DPRD Sumsel Gelar Dua Rapat Paripurna Sekaligus

47.299 dilihat
Juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan -Ike Mayasari, S.H; selesai menyampaikan pemandangan Fraksi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat 22 Maret 2019  menggelar dua rapat paripurna. Pertama Rapat Paripurna LVI (56) dengan Agenda, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel terhadap 7 (tujuh) Raperda Provinsi Sumsel. Kedua Rapat Paripurna LVII (57) dengan Agenda, Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Reses Tahap I Anggota DPRD Sumsel.

Rapat paripurna di pimpinan Ketua DPRD Sumsel, MA Gantada – Partai PDI-Perjuangan didampingi unsur pimpinan, Wakil Ketua DPRD Sumsel M Yansuri – Partai Golkar, Kartika Sandra Desi – Partai Gerindera. Hadir Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya dan juga unsur Forum Koordinasi pimpinan daerah Sumsel,  sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Biro di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan serta Tamu Undangan lainnya.

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat – Muhamad F. Ridho,ST,MT. Selesai menyampaikan pemandangan Fraksi.

Rapat Paripurna  Pertama, Juru bicara Fraksi menyampaikan pendapat akhir,  Fraksi PDIP-Ike Mayasari, Fraksi Partai Demokrat – MF Ridho, Fraksi Partai Golkar – Meriadi, Fraksi Partai  Gerindra – Sujarwoto Fraksi PAN – Srikandi Ningsih, Fraksi PKB  –  Nanto SE Ak, Fraksi Partai Hanura – Kamirul, Fraksi Partai NasDem – Ardani Awam dan  Fraksi PKS – Mgs Syaiful Padli.
Dalam rapat paripurna, Fraksi mempertanyakan  Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumsel  tahun 2018-2023 yang dinilai banyak permasalahan yang belum terselesaikan.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar – Meriadi, selesai menyampaikan pemandangan Fraksi.

Fraksi yang mempertanyakan, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKB dan Fraksi PKS.

Juru bicara Fraksi PDIP, Ike Mayasari mengharapkan agar target dan capaian didalam RPJMD tersebut  tersebut dapat  tercapai dan diwujudkan.

“Kemudian soal ketersesuaian amanat undang-undang dengan anggaran  di bidang kesehatan kiranya perlu juga di pahami oleh pihak eksekutif apakah hal tersebut dapat dimungkinkan  didalam  capaian kinerjanya,” katanya

Sedangkan Fraksi Partai Golkar – Meriadi berdasarkan laporan anggota Fraksi Partai Golkar yang melakukan pembahasan Raperda RPJMD di Pansus IV. Maka Fraksi Partai Golkar berpendapat dalam RPJMD 2018-2023 masih terdapat ketidaksinkronan antara anggaran yang dialokasikan dengan capaian kinerja yang akan dicapai. RPJMD,  sudah seharusnya mempedomani Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam tahun Anggaran 2019. Untuk itu Fraksi Partai Golkar berpendapat masih diperlukan waktu untuk memastikan  keselarasan dan sinkronisasi yang dijabarkan dalam rencana strategis dan rencana kerja setiap organisasi perangkat daerah.

Ramadhan S. Basyeban, S.H. M.M., Sekretaris DPRD Provinsi Sumsel. Jumat 22 Maret 2019

Fraksi Partai Golkar masih menemukan beberapa Organisasi perangkat daerah yang tidak sinkron antara Rencana Strategis dan Rencana Kerja karena keterbatasan anggaran dalam APBD tahun 2019. Berikut ini kami sampaikan beberapa contoh saja, yaitu tentang fungsi kesehatan, yang mana seharusnya menjadi prioritas sebagaimana diamanatkan Undang-undang yaitu 10% (sepuluh persen) dari APBD. Apabila djbandingkan anggaran dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 dengan anggaran sebesar 9,7 5 % pencapaian kinerja sebesar 58,4%, sedangkan pada tahun 2019 yang dianggarkan hanya sebesar 4,7% pencapaian kinerjanya 95%.

“Contoh ketidaksingkronan lainnya yaitu tentang anggaran penanggulangan bencana. Fraksi Partai Golkar mengharapkan Pemerintah provinsi agar dapat memetakan daerah potensi yang rawan bencana dan mengalokasikan anggaran cukup untuk antisipasi penanggulangan bencana. Sehingga apabila terjadi bencana bisa dengan cepat ditangani tanpa harus tcrlebih dahulu menunggu dana dari pusat. Karena kami menemukan bahwa untuk anggaran penanggulangan bencana provinsi Sumatera Selatan masih tidak sinkron antara Rencana Startegis dan rencana kerja ; serta indikator yang cuma dipenuhi dengan anggaran dalam APBD 2019,”katanya

Juru bicara Fraksi Partai Gerindera – Ir. H. Sujarwoto, selesai menyampaikan pemandangan Fraksi.

Fraksi PKS Mgs Syaiful Padli menilai bahwa penyusunan RPJMD harus beranjak dari persoalan mendasar pembangunan  di Provinsi Sumsel sehingga Pembangunan  di Sumsel  memiliki arah dan tujuan yang jelas dan mampu mempresentasikan kepentingan den aspirasi masyarakat.
“Oleh sebab itu. Kami berharap pembangunan di Sumsel harus secara konsisten berpedoman kepada RPJMD. Memperhatikan ketersediaan anggaran dan dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang dapat diukur capaian keberhasilannya. Dan perlu  juga diperhatikan sinkronisasi antara Renstra dengan Renja agar RPJMD ini   dapat terealisasl secara maksimal,”katanya.

Diakhir sidang, Ketua DPRD Sumsel MA Gantada rapat paripurna akan Dilanjutkan, tanggal 29 Maret 2019 dengan agenda penyampaian hasil  penelitian dari hasil laporan pansus-pansus. (ADV)