Fraksi – Fraksi DPRD Sumsel Sampaikan Pemandangan Umum Terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2021

7.089 dilihat

Sembilan (9) Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sampaikan pemandangan umumnya terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2021 pada Rapat Paripurna XXXVII (37) lanjutan Sabtu, 25 September 2021.

Rapat lanjutan dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel, H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, didampingi Kartika Sandra Desi, SH, dan H. Muchendi M, SE, serta dihadiri Wakil Gubernur Sumsel, Ir. H. Mawardi Yahya, Perwakilan OPD dan tamu undangan lain secara langsung dan virtual.

Advertisement

Dalam pemandangan umumnya Fraksi-fraksi menyoroti Raperda baik Pendapatan dan Belanja, Apresiasi dan dukungan bagi peningkatan anggaran yang dapat disampaikan secara singkat dan umum sebagai berikut:

Penyampaian pemandangan umum Fraksi Partai Golkar dengan Juru Bicara, Nadia Basyir, SE diantaranya menyampaikan harapan agar Kepala OPD dapat hadir dan aktif saat rapat bersama DPRD Sumsel, adanya Pemerataan infrastruktur daerah dan harapan agar Pemerintah Provinsi fokus pada jalan-jalan yang merupakan kewajibaanya,

Terkait BUMD yang tidak sehat dan membebani agar dilikuidasi, dan BUMD yang baik untuk didukung, evaluasi kepala OPD yang kinerja lamban dan tidak melaksanakan program dengan baik, perhatian kepada SMA yang berada di Kabupaten/ daerah terpencil, menyikapi kelangkaan dan mahalnya pupuk terutama pupuk bersubsidi, menindak angkutan batubara yang melalui jalan umum sesuai peraturan yang berlaku.

PDI Perjuangan dibacakan Ike Mayasari, SH, MH, diantaranya menyampaikan mendukung Pergeseran dan pengurangan Anggaran di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan anggaran agar digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM di Pemerintah Provinsi Sumsel serta Perlu adanya pemetaan ASN oleh BKD untuk mengisi kekosongan jabatan struktural.

Selanjutnya meminta penjelasan Dana Hibah yang penetapannya di Kesbangpol yang belum terserap seperti KPUD Sumsel dan lain-lain, adanya standar pemberian tunjangan kinerja dan melibatkan BKD, mendukung Alokasi anggaran untuk Perhutanan Sosial dan sarana bagi KPH, menyoal realisasi pemenuhan kebutuhan tenaga penyuluh Pertanian yang telah dianggarkan, selanjutnya menyoroti dana Hibah di beberapa Dinas/OPD agar sesuai peraturan berlaku.

Fraksi Gerindra disampaikan Hj. Susilawati, SH, M.Kn diantaranya mengapresiasi peningkatan pendapatan asli daerah dan berharap dapat direalisasikan secara maksimal, meminta penjelasan terhadap program penguatan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat yang dirasa belum terlihat dampaknya bagi masyakat dilapangan, meminta penjelasan serapan anggaran karena masih ada silpa yang besar, dan persyaratan yang diperlukan serta dana hibah yang tepat sasaran,

Fraksi Demokrat – Drs. H. A. Gani Subit., MM, diantaranya agar TAPD dalam penganggaran menerapkan regulasi yang berlaku, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan fokus pada pemulihan perekonomian masyarakat terdampak pandemi dalam wujud menambah anggaran OPD bidang terkait, meningkatkan akses jalan melewati jembatan musi 4 dan musi 6, mengapresiasi Pemprov yang sudah mengakomodir usulan Fraksi Demokrat dalam pembebasan lahan untuk pembangunan fly over simpang sekip-angkatan 66, penambahan anggaran dalam upaya menjadikan RS Siti Fatimah bertaraf internasional, Pemprov harus meningkatkan anggaran bidang pendidikan selain dana hibah dana BOS dalam upaya perbaikan kualitas sarana prasarana pendidikan (SMA/SMK).

Fraksi PKB, disampaikan, M. Oktafiansyah, ST., MM penyerapan anggaran memberikan efek positif dalam rangka pembangunan daerah dan stimulus bagi perekonomian masyarakat, menyoal kinerja Kesbangpol yang dianggap belum mumpuni dalam realisasi dana hibah serta mengusulkan Gubernur mengevaluasi kepala Kesbangpol dan jajaran terkait, berharap gubernur menindaklanjuti Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah Perda agar tidak multi tafsir dikalangan OPD.

Fraksi Partai NasDem, H. Sri Sutandi, SE., MBA diantaranya mengharapkan OPD dalam mengelola anggaran agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntable, mengingatkan dalam pengelolaan APBD berpedoman dng peraturan berlaku sehingga kebocoran anggaran dapat dihindari termasuk dana hibah dsbnya, mendukung perekrutan tenaga penyuluh pertanian, mendukung kebijakan Gubernur dalam memberikan tunjangan belajar daring guru honor agar terus berlanjut.

Partai NasDem mengucapan terimakasih kepada Gubernur atas penambahan nama pada RS khusus mata Provinsi Sumatera Selatan menjadi RS Mata Khusus Binar dan RS Daerah Siti Fatimah menjadi RS Daerah Siti Fatimah Az-Zahra diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan cita-cita Provinsi Sumatera Selatan menjadi medical tourism segera terwujud serta pada prinsipnya Fraksi Partai NasDem dapat memahami dan menyetujui Raperda Perubahan APBD TA 2021

Fraksi PKS – Ahmad Toha, S.Pd.I., M.Si, menyampaikan pemerintah harus cermat melihat potensi pendapatan daerah dan penambahan anggaran harus berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menyoal pemberian dana hibah Pemprov secara rutin apakah sudah mengacu pada peraturan berlaku pada tahapannya, menyoal pemadaman aliran Listrik dan desa yang belum teraliri listrik, mahalnya biaya pendidikan di sekolah negeri bagi masyarakat, menyoal keberlangsungan insentif tunjangan P2UKD (petugas penghubung urusan keagamaan desa) apakah sudah dianggarkan, menyoal akses jalan yang menghubungkan sekayu dengan pendopo agar dilakukan pelebaran, selanjutnya ditutup dengan apresiasi kepada Pemprov atas bantuan jalan/jembatan fly over bagi Pemkot Palembang serta apresiasi penambahan tenaga penyuluh pertanian dan harapan agar semua bermuara pada kemakmuran rakyat.

Fraksi PAN –  Abusari, SH, M.H menyampaikan bahwa kinerja pendapatan Pemprov. Sumsel cukup baik karena ada peningkatan, Apresiasi kepada Pemprov atas Prioritas terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, menyoal kinerja kesbangpol terkait dana hibah dan mengevaluasi kinerja oknum pimpinan OPD terkait, mendukung vaksinasi utamanya dalam menyambut sekolah tatap muka, harapan jangan ada keterlambatan insentif untuk nakes, menyoal sejauh mana progres dari penyertaan modal ke BUMD, memberikan solusi bagi petani dalam membuka lahan agar tidak membakar lahan dan dapat dilakukan dengan alat eskavator bantuan dari Pemprov perkecamatan, pembinaan petani karet serta memperbanyak UPPB, Dukungan bantuan Alsintan, bibit, pupuk dan lain-lain bagi Sektor Pertanian, serta harapan memberikan dukungan anggaran bagi OPD yang membidangi sektor pertanian.

Harapan BLT, Bansos da diperkecil dan lebih pada bantuan dalam menunjang kemandirian masyarakat yang memiliki solusi jangka panjang.

Fraksi Hanura Perindo oleh juru bicara H. Syahrudin, ST, MM menyampaikan bahwa penyusunan anggaran dalam Raperda telah sesuai berpedoman Permendagri No 64 tahun 2020 dan peraturan terkait lainnya, Fraksi Hanura Perindo mendukung pelaksanaan atas semua alokasi anggaran dalam raperda dimaksud, dan disampaikan Harapan Raperda dimaksud menjadi jawaban akan kondisi yang muaranya pada kesejahteraan masyarakat.

Setelah Penyampaian Pemandangan umum fraksi fraksi, Rapat Paripurna diskors untuk selanjutnya memberikan waktu kepada pihak eksekutif untuk mempersiapkan jawaban, yang akan disampaikan dalam rapat paripurna lanjutan dengan agenda jawaban Gubernur terhadap Pemandangan umum Fraksi-fraksi. Senin 27 September 2021 mendatang (ADV)

Advertisement