BUANAINDONESIA, SUMSEL- Gubernur H. Herman Deru (HD) minta para kepala daerah atau Bupati dan Walikota di Sumsel untuk tidak ragu dalam membelanjakan Anggaran Belanja Modal Terkait Bansos. Namun tetap memenuhi aturan serta pendampingan dari Kejaksaan dan Kepolisian.
Harapan tersebut diungkapkan Gubernur Herman Deru saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyerapan Percepan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penyaluran Program Perlindungan Sosial serta Belanja Modal Terkait Bansos yang dilaksanakan di ruang Rekonfu Polda Sumsel, Jumat 23 Juli 2021.
Bahkan orang nomor satu di Sumsel memberikan apresiasi penuh pada Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri atas inisiasinya yang telah menggelar rakor tersebut sebagai salah satu bagian dari upaya penanganan COVID-19 disamping penyediaan masker, APD dan vaksinasi.
“Rakor ini digelar Kapolda tujuannya mengajak dan mengingat kita sebagai pengguna anggaran baik di Provinsi, Kabupaten dan kota untuk tidak ragu dalam menyalurkan bansos. Makanya kita apresiasi acara yang bertujuan mulia seperti ini,” tegas Herman Deru.
Dikatakan, jika berbicara tentang penanganan COVID-19 yang dikaitkan dengan anggaran APBD maupun non APBD perlu adanya dua irisan yakini ada penanganan langsung dan penangan tidak langsung.
“Penanganan langsung mengenai penyediaan medis seperti masker, APD, dan vaksinasi. Penanganan tidak langsungnya, ya acara ini seperti yang diinisiasi pak Kapolda ini,” tambah gubernur.
Dijelaskan, terjadinya keterlambatan belanja anggaran rata-rata karena prosesnya melalui tander.
“Saya mewakili seluruh Satuan Kerja Pemprov, yang terhambat itu rata-rata yang berproses tender. Karena mekanisme tender tetap sama dengan yang sebelum-sebelumnya khususnya yang kontruksi,” ujarnya
HD Berharap ada kebijakan khusus dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) , karena menurutnya memang perlu ada regulasi khusunya pembelanjaan non sembako dan non medis. Ia juga mengajak semua pihak untuk menghindari Darurat Ekonomi.
“Karena itu kita perlu berkomitmen dan satu visi dalam misi kita menghindari darurat ekonomi dan kita harus hindari betul hal itu terjadi,” ujarnya.
Masih Kata HD untuk mengoptimalkan anggaran dengan maksimal sesuai dengan aturan dan instruksi pemerintah pusat mengenai percepatan pemulihan ekonomi dan penyaluran program perlindungan sosial serta belanja modal terkait bansos untuk masyarakat.
“Mudah-mudahan pertemuan ini timbul semangat bagi kita untuk kepedulian mengenai percepatan anggaran karena ini juga untuk masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen. Pol. Prof. Dr. Eko Indra Heri, M.M mengatakan diadakannya Rakor untuk mendukung program Pemerintah Pusat mempercepat pemulihan ekonomi.
“Kita berinisiatif untuk membantu dan bersama-sama menjalankan program dari bapak Presiden, memberikan pengarahan bersama dengan pihak kejaksaaan sebab hasilnya nanti untuk masyarakat. Karena itu kita harus saling rangkul menyukseskannya,” ujar Eko.
Selanjutnya, dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kajati Sumsel), Drs M. Rum, SH.MH., mendukung percepatan belanja anggaran sesuai arahan Pemerintah Pusat. Ia juga bersama jajaran bersedia memberikan pendampingan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.
“Saya mendukung percepatan belanja anggaran yang penting saling jaga satu sama lain. Banyak cara agar mendorong anggaran ini optimal. Apapun anggaran kalau untuk masyarakat itu dioptimalkan, kita lakukan dengan secara leluasa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, “
