BUANAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Uji coba kewajiban menggunakan transaksi non tunai di gerbang tol gencar dilakukan pemerintah. Ini dimaksudkan untuk memperlancar setiap pengguna tol dalam bertransaksi dan mengurangi kepadatan antrian di pintu tol. Namun hal tersebut menuai kontroversi setelah ada penerapan biaya isi ulang setiap pengisian ulang ( top up ) e-money .
Rencana penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI), di mana seluruh ruas tol di Indonesia wajib menggunakan transaksi nontunai, mulai Oktober tahun ini. Setiap kali isi ulang, konsumen akan dikenakan biaya Rp 1.500.
Berbagai kalangan menilai kebijakan itu hanya menguntungkan pihak perbankan ketimbang pengguna jalan tol yang notabenenya diwajibkan menggunakan e-money. Untuk kartu baru e-money yang dibeli dengan harga Rp 25.000. biaya top up yang dibebankan ke masyarakat sebesar Rp 1.500.
Mengutip pernyataan komisi XI DPR RI Heri Gunawan di situs media online, bila dari empat bank saja tercatat pengguna kartu e-money sebesar 27,6 juta kartu, Bank Mandiri 9,61 juta, BNI 1,5 juta, BRI 6,6 juta, BCA 10 juta.
Dengan rata-rata transaksi per bulan sebanyak 1 kali transaksi, maka uang top up yang diraup bank sebesar 27,6 juta dikali Rp 1.500, totalnya Rp 41,4 miliar per bulan. Dalam waktu satu tahun, totalnya Rp 496,8 miliar.
Kalau kita tambah dengan harga beli kartu Rp 25 ribu, maka total dana masyarakat yang disimpan di bank sebesar Rp 496,8 ditambah Rp 25 ribu kali 27,6 juta, totalnya Rp 1,2 triliun per tahun.
” Itu bukan uang yang sedikit. Nah, uang itu dibikin apa? Bagaimana pertanggungjawabannya di bank-bank, terutama BUMN? Kan tidak jelas. Padahal semangat e-money itu adalah transparansi sistem pembayaran,” ucap Heri di Jakarta, Senin, 18 September 2017.
Penggunaan e money di gerbang tol ternyata bukan pertamakalinya. Penggunaan e-money juga digunakan didalam busway. Parahnya setiap pengguna e-money di layanan busway dibebankan pada pengguna setiap kali melakukan top up.
Kemana sebenarnya larinya uang masyarakat yang nilainya trilyunan rupiah tersebut?
