Pansus Panggil Pengusaha yang Diduga Memberi Uang 10 M Pada Gubernur Sulsel.

8.529 dibaca
Mantan Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulsel saat dimintai keterangan panitia hak angket DPRD Sulsel, Selasa, 9 Juli 2019

BUANAINDONESIA.CO.ID, MAKASSAR – Pansus Panggil Pengusaha yang Diduga Memberi Uang 10M pada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Sinyalemen Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menerima dana milyaran dari pengusaha saat kegiatan Pilkada akan dikonfirmasi oleh Pansus Angket DPRD Sulsel pada hari Senin besok, 15 Juli 2019 di ruang sidang Pansus di Gedung DPRD Sulsel jalan Urip Sumoharjo Makassar.

Mereka yang akan dipanggil adalah pengusaha WNI keturunan Agung Sucipto dan Ferry T. Nama kedua pengusaha ini mencuat setelah pemeriksaan mantan Kepala Biro Pembangunan Sulsel, Jumras yang dipecat oleh Gubernur. Dalam keterangannya saat itu, Jumras menyebutkan ditekan oleh kedua pengusaha tersebut untuk meminta proyek, sambil mengatakan sudah memberikan bantuan kampanye kepada Nurdin Abdullah sebesar 10 milyar rupiah.
Tim pansus berusaha mengurai hubungan antara dugaan keterlibatan kedua pengusaha tersebut dengan kasus pemecatan sejumlah pejabat tinggi di tingkat Provinsi Sulsel dalam kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah.
Ketua Pansus Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid dalam keterangannya membenarkan rencana pemeriksaan terhadap kedua pengusaha tersebut dan surat undangan kepada yang bersangkutan sudah dilayangkan oleh pihak sekretariat dewan.

“Iya benar, kita liat saja hari senin besok. Semoga mereka kooperatif,” jawabnya dalam pesan singkat hari Minggu, 14 Juli 2019.

Menjawab pertanyaan apakah pansus masih memiliki cara lain untuk mengejar pembuktian dugaan mengalirnya dana tersebut jika kedua pengusaha yang dimintai keterangan mengelak? Kadir optimis pihaknya masih punya banyak cara untuk mencari kebenaran dibalik dugaan tersebut.

“Kami tidak akan berhenti mengungkap masalah-masalah ini, banyak ahli yang bekerja di belakang kami untuk menemukan apa sebenarnya yang terjadi,” tegasnya.

Sesuai aturan yang berlaku, hak angket DPRD yang berujung pada rekomendasi bisa berakibat fatal terhadap kelangsungan kepimpinan seorang kepala daerah. Dan rekomendasi yang dihasilkan wajib ditindaklanjuti oleh seluruh pihak, seperti yang tercantum pada Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014.