Hari Lahir Pancasila Sebagai Dasar Negara

8.483 dilihat
Hari Lahir Pancasila Sebagai Dasar Negara
Hambar Garuda Pancasila (poto ner)

Pengesahan Hari Lahir Pancasila Sebagai Dasar Negara

BUANAINDONESIA.CO.ID, Pengesahan hari lahir Pancasila sebagai dasar negara saat ini nampaknya kembali menghangat. menyusul adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Idiologi Pancasila (HIP). Yang menuai Kontoversi. Walaupun pada akhirnya Pemerintah dan menyusul DPR, sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Haluan Idiologi Pancasila tersebut.

Advertisement

Mengenai hari lahirnya pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang saat ini diperingati setiap tanggal 1 juni. Bahkan telah ditetapkan sebagai hari libur nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 24 Tahun 2016. Tentang Hari Lahir Pancasila. Tidak terlepas dari sejarah panjang bangsa Indonesia.

Dikutip dari wikipedia, bahwa Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari hari Lahir Pancasila yang Diambil pada rapat Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang melakukan sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Ini merupakan lanjutan dari rapat yang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945, tentang pembahasan dasar negara.

 

Rapat yang dimulai pertama kali diadakan di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6  Jakarta, yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda dahulu, gedung tersebut digunakan sebagai gedung perwakilan rakyat atau gedung Volksraad.

 

Baca juga :  Bapilu Partai Demokrat Sumsel Katakan Baru Tiga Calon Dapat Restu DPP

Pada 1 Juni 1945, Soekarno mendapatkan gilirannya untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar dari negara Indonesia merdeka, yang dinamakan Pancasila. Gagasan yang disampaikan dalam bentuk Pidato tersebut berbunyi “Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa – namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.”

 

Setelah pidato tersebut, lalu BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan serta menyusun undang-undang dasar (UUD) melalui pedoman pada pidato bung karno tersebut. Karenanya dibentuklah panitia sembilan yang terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Soebardjo, Wahid Hasjim dan Mohammad Yamin yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 serta menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

 

Setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya rumusan pancasila tersebut selesai dirumuskan. untuk kemudian dicantumkan ke dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Lalu, setelah itu disahkan dan dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI.

 

Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.alinea ke-4. Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

 

Baru-baru ini Dewan Perwakilan Rakyatb (DPR) Republik Indonesia (RI) mengusulkan RUU HIP untuk dibahas dalam rapat Paripurna. Namun, banyak pihak menilai isi dari RUU HIP ini mengandung kontroversi.

 

Adapun kontroversi di dalam RUU Haluan Idiologi Pancasila yang diusulkan DPR RI itu sehingga membuat topik menghangat terletak di antaranya Pasal 7 tentang ciri pokok Pancasila. Disebutkan, bahwa ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.

 

Trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong. Pasal 7 yang memuat setidaknya tiga kata kunci, yakni trisila, ekasila, dan ketuhanan yang berkebudayaan ini dikritik lantaran dianggap merujuk pada Pancasila 1 Juni 1945, bukan Pancasila yang disepakati dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

 

Banyak pihak yang kemudian keberatan dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila juga mempersoalkan ketiadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Tap MPRS) Nomor XXV Tahun 1966 dalam konsideran. Tap yang diteken Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution yang menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang dan larangan menyebarkan ajaran komunisme.

 

Timbulnya Kotroversi terhadap RUU Haluan Idiologi Pancasila sehingga sempat membuat situasi menghangat, ini mendapat respon juga dari Majelis Ulama Indonesia. Bahkan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyebut, Indonesia bisa porak-poranda jika rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) disahkan. “Kalau ada orang yang membuat prediksi negeri ini akan porak poranda tahun 2030, menurut saya bisa terjadi. karena benih untuk itu sudah ditanam hari ini, yaitu lewat RUU HIP dan Omnibus Law,” kata Anwar dalam webinar yang digelar Partai Demokrat, Jumat (26/06/20). Lalu.

Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan tidak setuju bila pembahasan RUU Haluan Idiologi Pancasila diteruskan.

 

Menurut Mahfud Md, setidaknya terdapa dua alasan kenapa pemerintah tidak setuju bila RUU Haluan Idiologi Pancasila dilanjutkan, “Alasan, tak dicantumkannya Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Serta Pemerintah sendiri pada sikap tidak setuju dengan isi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila,” ujar Mahfud saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi bersama tokoh masyarakat di Hotel Grand Aston, Medan, Kamis (2/7/2020).

 

Terpisah DPR Juga belakangan sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasa RUU Haluan Idiologi Pancasila ini telah ditegaskan oleh Ketua DPR Puan Maharani beserta Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin.

Keputusan tersebut diambil, Kata Puan lataran pemerintah pun sudah memiliki RUU usulan baru yakni RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) “Tidak diteruskan karena sudah ada konsep RUU baru dari pemerintah”. kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Menurut Puan, ada perbedaan sangat besar antara RUU HIP dan RUU BPIP, Baik dari isi bab dan pasal-pasal. Dalam RUU BPIP yang menjadi RUU usulan baru pemerintah itu, sambung Puan, substansinya hanya terkait dengan tugas, wewenang, fungsi serta bagaimana pembinaan ideologi Pancasila itu dilakukan. “Tanpa membicarakan hal lainnya yang kemarin sempat sensitif,” imbuhnya.

Soal mekanisme pencabutan, sambung Azis Syamsuddin, karena RUU HIP ini sudah dikirim ke pemerintah maka, pemerintan dalam waktu 60 hari akan memberikan jawaban. Jawaban yang dilakukan pemerintah yaitu memberi masukan untuk merubah substansi dan judul dalam bentuk sumbangan saran dari pemerintah yaitu RUU tentang BPIP. “RUU BPIP pun nanti akan kita bahas dalam masa sidang berikutnya di dalam mekanisme rapat konsultasi pengganti Bamus (Badan Musyawarah), kemudian kita bawa ke Paripurna, setelah itu Paripurna akan mengutus kepada Baleg (Badan legislasi),” papar Azis.

Adapun RUU Haluan Idiologi Pancasila yang menuai kontroversi itu adalah Usul Inisiatif DPR RI. Terdiri dari 10 bab. Yakni Ketentuan Umum; Haluan Ideologi Pancasila; Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Pembangunan Nasional; Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Juga Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Sistem Nasional Kependudukan dan Keluarga; Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila; Partisipasi Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Dalam Ketentuan Umum, Haluan Ideologi Pancasila dijelaskan sebagai pedoman bagi cipta, rasa, karsa, dan karya seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan suatu tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi yang berkeadilan sosial.

Dalam Bab II Pasal 2, Haluan Ideologi Pancasila terdiri atas pokok-pokok pikiran dan fungsi Haluan Ideologi Pancasila; tujuan, sendi pokok, dan ciri pokok Pancasila; masyarakat Pancasila; dan demokrasi Pancasila.

Adapun yang menuai kontroversi di antaranya Pasal 7 tentang ciri pokok Pancasila. Disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.

Trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong. Pasal 7 yang memuat setidaknya tiga kata kunci, yakni trisila, ekasila, dan ketuhanan yang berkebudayaan ini dikritik lantaran dianggap merujuk pada Pancasila 1 Juni 1945, bukan Pancasila yang disepakati dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Advertisement