Pernyataan Gubernur Sulsel yang Akan Penjarakan Bawahannya Dikecam

4.311 dibaca
Amiruddin

BUANAINDONESIA.CO.ID, MAKASSAR – 
Nurdin Abdullah dalam kapasitas sebagai gubernur tidak layak menyampaikan pernyataan yang diduga tidak menjadi kewenangannya.

Hal itu dikatakan Sekretaris Umum Yayasan Rumah Bantuan Hukum Indonesia, Amiruddin. Kata dia kapasitas Nurdin apakah pemimpin atau penguasa.

” Karena kata ‘saya akan penjarakan’ jelas adalah pernyataan pribadi dan atau pernyataan seorang penguasa bukan pemimpin. Penguasa bisa bicara apa saja sesuka hatinya tanpa berlandaskan norma sekalipun. Tapi kalau seorang pemimpin, setiap penyataannya, selalu harus bijak, berlandaskan etika kepemimpinan yang baik dan norma hukum. Seorang NA tidak memiliki kewenangan memenjarakan siapapun, dan seorang gubernur tidak memiliki kewenangan apapun untuk memenjarakan seseorang. Penahanan hanya menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim, ” katanya.

Lanjut Amiruddin, Kalau saja gubernur menempuh mekanisme dan prosedur tepat memberhentikan bawahannya, pasti bawahan taat. Tapi kalau sudah terindikasi adanya kezholiman, dipastikan siapapun pasti akan melawan termasuk Ir. H. Jumras, mantan Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulsel.

“ Apalagi ditambah diduga telah melontarkan pernyataan bersifat tuduhan kepada Jumras menerima fee, sungguh sangat tidak berdasar bila pernyataan tersebut tidak dasari bukti, sangat dzolim, fitnah. Justru Jumras juga berhak melakukan proses tuntutan pidana kepada NA yang diduga telah melakukan delik penghinaan,” tegas Amiruddin.

Menurutnya, sebagai seorang pemimpin tidak perlu terlalu bereaksi atas keterangan Jumras dihadapan forum rapat Pansus Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jumras harus mendapat perlindungan politik dari Pansus DPRD dengan mengusulkan perlindungan hukum pada Lembaga Perlindungan Saksi. Juga yang bersangkutan sepatutnya mendapat imunitas atas keterangannya dihadapan lembaga politik yang melaksanakan perintah undang-undang.

“Jumras patut diapresiasi positif oleh rakyat dan para penggiat pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, karena telah mengungkap kebiasaan buruk tata kelola pemerintahan yang dipandang dapat merugikan rakyat Sulawesi Selatan dan diduga hanya menguntungkan oknum tertentu,”tambahnya.

Rumah Bantuan Hukum Indonesia (RBHI) menyampaikan dukungan dan apresiasi luar biasa bagi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan fungsi politiknya dalam bidang pengawasan.

Advokat, anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Makassar ini juga menilai, lebih tepat Nurdin Abdullah menjadi seorang pemimpin yang bisa membina bawahan dengan baik, dan memperioritaskan kemajuan pembangunan serta kesejahteraan rakyat Sulsel. Jangan terjebak dugaan ego penguasa, yang seolah hendak bertindak semaunya. Hindarilah indikasi penyalagunaan kewenangan yang dapat merugikan perekonomian dan keuangan daerah.