BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan status tanggap darurat bencana yang berlaku sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, sebagai langkah strategis menghadapi dampak bencana yang meluas di sejumlah wilayah. Pengumuman tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Garut, Nurdin Yana, saat memimpin apel gabungan di lingkungan Pemkab Garut, Senin (20/4/2026).
Kebijakan ini diambil setelah bencana berdampak pada sedikitnya 24 kecamatan dengan tingkat kerusakan yang beragam. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengakselerasi penanganan melalui langkah yang cepat, terkoordinasi, dan terarah.
Dalam arahannya, Nurdin Yana menekankan pentingnya peran aktif seluruh perangkat daerah dalam merespons situasi darurat. Ia meminta setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera bergerak sesuai tugas dan fungsi masing-masing tanpa menunggu instruksi tambahan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai ujung tombak penanganan diminta terus memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dalam penyusunan skema penanggulangan, aspek administrasi, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Di sisi lain, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) didorong untuk mempercepat proses penganggaran guna memastikan dukungan pembiayaan berjalan optimal.
Pengawasan pelaksanaan juga menjadi perhatian, dengan Inspektorat diminta aktif mengawal jalannya program selama masa tanggap darurat. Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) diinstruksikan untuk memastikan penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat, sekaligus mengantisipasi munculnya informasi yang tidak tepat.
Sekda Garut menegaskan bahwa seluruh upaya yang dilakukan harus berorientasi pada solusi nyata bagi masyarakat.
“Setiap perangkat daerah harus sigap, saling terhubung, dan tidak bekerja secara parsial. Komunikasi yang efektif menjadi kunci agar tidak muncul persepsi negatif di tengah masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Garut berkomitmen mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia demi mempercepat pemulihan wilayah serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat selama masa tanggap darurat berlangsung.
