PALEMBANG, Buanaindonesia.com- Uji Publik Terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel’) bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya. Uji Publik dilaksanakan, 24 November 2015 di Ruang Lantai 3, gedung DPRD Sumsel. Uji Publik Raperda tersebut dihadiri oleh Akademisi, Pengamat Politik, Politisi, LSM dan Mahasiswa
Usman Effendi, Ketua Panitia mengatakan kegiatan uji publik dua raperda yaitu Raperda tentang Perlindungan Anak Yatim/Piatu, Yatim Piatu dan duafa serta Raperda tentang penyiaran Televisi melalui label dan penyiaran Televisi dengan sistem Stasiun Berjaringan (SSJ)
“Sebelum disahkan, perda ini perlu diuji, terlebih dahulu. Agar benar memiliki azas keterbukaan dan transparan kepada Publik,”kata Usman Effendi, Politisi PDI Perjuangan, Selasa 24 November 2015 di DPRD Sumsel.
Dijelaskan masalah Raperda Anak Yatim, anak Yatim Piatu dan Kaum Duafa salah satunya berhak mendapat kepastian jaminan kesejahteraan dari pemerintah daerah untuk berkembang secara wajar.
“Jaminnan kebutuhan pokok, pendidikan, dan jaminan kesehatan secara gratis dari pemerintah untuk hidup wajar,”
Selanjutnya, Untuk raperda penyiaran Televisi melalui Kabel dan Sistem Stasiun Berjaringan (SSJ) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) harus mempunyai manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan pembangunan industri penyiaran nasional dan daerah.
“Dengan adanya raperda SSJ ini tujuan bisa bermanfaat dan untuk meningkat pendapatan asli daerah,”jelasnya
Syaiful Fadly, anggota DPRD Sumsel dari PKS mengatakan raperda anak yatim dan duafa itu harus diperluas lagi, yang dibahas sekarang ini sama dengan perda yang telah diterbitkan oleh Jawa Barat tahun 2012, tentang anak yatim.
“Kalau tidak diperluas, anak terlantar tidak masuk dalam katagori ini,”ujarnya. (ADV)
