Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) X (Banyuasin), Tanggal 25 – 30 Maret 2017 menjalani masa reses tahap pertama yang menjadi sasaran wilayah perairan yaitu Kecamatan Makarti Jaya dan Kecamatan Air Saleh.
Adapun peserta Reses tahap I, elemen masyarakat antara lain, Camat, Kades/Perangkat Desa dan Kepala Dusun, Kelompok Masyarakat, Organisasi Politik, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama, Tokoh Pemuda
Ketua Kordinator reses, Nadia Basyir, SE (Partai Golkar), mengatakan reses Tahap pertama DPRD Sumsel Dapil X mengunjungi dua wilayah didaerah perairan.
“Kecamatan Makarti Jaya dan Kecamatan Air Saleh,”kata Nadia, Ketua Koordinator reses, Senin 3 April 2017.
Kegiatan reses dilakukan selama satu minggu. “Tujuan reses untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat,”ujarnya
Disamping itu juga untuk memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan.
Selain itu, Reses juga dapat menciptakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.
Anggota DPRD Dapil X 8 orang, Nadia Basyir, SE, Partai Golkar, H Arkoni MD, S.IP, Hanura, Maliono,SH, Gerindra, Muhammad Ridho, ST,MT, Demokrat, dan Robby Budi Puruhita, SE, PDI Perjuangan. Selain itu, Ir.Rudi Apriadi,MBA (PAN), Agus Sutikno,SE,MM,MBA (PPP) dan Nasrul Halim,SH, (PKB) mengadakan reses secara terpisah secara mandiri.
Saat masa reses ini, Dua daerah tersebut menginginkan para anggota DPRD Sumsel dapil X dapat memperjuangkan jalan penghubung antar desa di Kecamatan Makarti Jaya. Sebab sejak daerah ini dibuka 1969 belum memiliki jalan yang bisa diakses kendaraan roda empat.
“Minta dibangun jalan penghubung antar Desa agar bisa dilalui mobil,”kata Surono.
Sedangkan Ketua Forum Kades Kecamatan Makarti Jaya Sigit Purnomo mengatakan apabila jalur penghubung antar desa dapat di bangun, kedepannya hubungan ke kota bisa dengan jalur darat dan tidak perlu lagi menggunakan jalur sungai.
Menanggapi usulan dan permintaan masyarakat di dua Kecamatan tersebut, H Arkoni MD, Politisi Hanura memahami permasalahan yang dialami konstituennya.
Politisi Partai Hanura menyarankan agar camat di dua kecamatan ini segera membuat skema tata ruang pembangunan, agar dapat di kalkulasi berapa besar anggaran yang di perlukan dalam pembuatan akses jalan tersebut, apabila memungkinkan dengan anggaran yang sangat minim bisa di bangun secara bertahap.
Hal yang sama disampaikan oleh MF Ridho mengatakan anggaran sekarang ini sangat minim, dan terkendala dengan adanya aturan dalam melakukan pembangunan suatu kawasan, maka masyarakat di dua kecamatan tersebut disamping menunggu kucuran dana dari pemerintah untuk tahap awal bisa melakukan pembangunan swadaya dan juga bisa mengajukan anggaran pembangunan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang ada di wilayahnya.
Maliono, Politisi Gerindra menambahkan, usulan masyarakat saat reses tahap pertama ini akan tetap di perjuangkan dan disampaikan kepada pihak Pemerintah Kabupaten dan juga Provinsi (ADV)
