BUANAINDONESIA.CO.ID BANYUASIN — Ruang Rapat Rampai Talang Bappeda Litbang Banyuasin menjadi saksi bagaimana jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin duduk bersama menyisir tiap helai berkas laporan, Senin (31/08/2026). Di balik angka-angka dan tumpukan data dukung pelaporan evaluasi kinerja kepala daerah semester I tahun 2026, ada komitmen besar yang tengah dipertaruhkan. Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., ini bukan sekadar agenda rutin di atas kertas, melainkan ikhtiar nyata menjaga ritme pembangunan daerah agar tetap berada di jalur yang benar.
Suasana rapat berlangsung hangat namun tetap fokus. Tampak hadir mendampingi Sekda, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin, Dr. dr. Rini Pratiwi, M.Kes., FISQua., bersama jajaran pejabat Pemkab Banyuasin lainnya. Diskusi makin berbobot dengan hadirnya Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), Aroli Ridwan Larosa, S.E., M.M., yang menyimak sekaligus memberikan arahan secara daring via Zoom Meeting. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dibangun untuk satu tujuan pasti: memastikan setiap capaian kerja yang dirasakan masyarakat terefleksikan dengan jujur dan maksimal dalam skor penilaian Kemendagri.
Bagi Sekda Erwin Ibrahim, ketelitian administrasi dan kelengkapan dokumen adalah kunci utama yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Kerja keras di lapangan bisa berujung sia-sia jika tidak dibarengi dengan pelaporan yang presisi. Dalam arahannya yang lugas, ia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak main-main dalam menyusun dan menyajikan data dukung.
“Kami meminta inspektorat dan Bappeda untuk mendapatkan arahan dan pendampingan, agar apa yang disusun sesuai dengan yang dinilai. Laporan yang tidak sesuai format akan mengakibatkan hasilnya tidak maksimal. Karena itu, kami minta apa yang diberikan dibaca, diverifikasi, dan divalidasi agar sesuai dengan apa yang diminta oleh Kemendagri,” tegasi Erwin Ibrahim di hadapan para peserta rapat.
Langkah koordinasi mendalam ini menjadi titik pijak strategis bagi Kabupaten Banyuasin. Lebih dari sekadar mengejar skor tinggi pada evaluasi kinerja semester berikutnya, proses verifikasi yang ketat ini menjadi bukti tanggung jawab moral Pemkab Banyuasin dalam menyajikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terus berbenah demi hasil terbaik untuk daerah di masa mendatang.
