PALEMBANG, Buanaindonesia.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, hari ini, senin 25 Juli 2016. Rapat Paripurna ke-12, masa persidangan II tentang Jawaban Walikota Palembang terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Palembang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota palembang tahun anggaran 2015. Rapat paripurna dihadiri seluruh unsur pimpinan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota, unsur TNI, Polresta Palembang, Perwakilan Kejaksaan, serta Pengadilan Negeri dan unsur lainnya, rapat berlangsung di gedung paripurna DPRD Kota, Lantai 2, Jalan H.Bastari, Jakabaring Palembang.
Unsur Pimpinan DPRD Kota Palembang, Ketua DPRD Kota Palembang, H. Darmawan – PDI Perjuangan, Wakil Ketua, Muliadi – Partai Demokrat (PD) Wakil Ketua Adiansyah – Partai Golkar dan Sri Wahyuni – Partai Gerindera. Rapat paripurna ke-12, senin, 25 juli dipimpin oleh Sri Wahyuni. Selanjutnya H.Harnojoyo, Walikota Palembang, memyampaikan jawaban, tanggapan dan penjelasan
Jawaban dan tanggapan Pertama Fraksi Partai PDI-Perjuangan yang disampaikan oleh Alex Andonis. pertanyaan seputar penyerapan anggaran. “Penggunaan anggaran sudah dilaksanakan secara transparan, maksimal, efektif dan effesien. SILPA Rp. 92.711.394.789.17 merupakan saldo kas daerah pada bendahara Rp 59.698.541.192.86 merupakan transfer dari pusat untuk tunjangan profesi guru yang masih menunggu kelengkapan sertifikasi administrasi. Sedangkan SILVA Rp33.122.88.903.53 saldo Kas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) BARI dan 39 Puskesmas yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),”jelas Harnojoyo
Kedua Fraksi Demokrat – Zainal Abidin, minta pemerataan pembangunan diwilayah Kota Palembang, orang nomor satu palembang ini mengatakan akan menindaklanjuti untuk tahun 2017.
“Sekarang mendata jalan yang sudah ada dan yang belum akan dilaksanakan tahun 2017,”ujarnya
Ketiga Fraksi Golkar, Lailata Ridho, mengenai sosialisai E-KTP agar lebih ditingkatkan, bahwa untuk sosialisasi E-KTP, pemerintah kota palembang sudah melaksanakan melalui Media Elektonik maupun surat kabar, dia mengingatkan bagi yang belum merekam E-KTP batas waktu perekaman 30 September 2016.
Keempat Fraksi Gerindera – Adzanu Getar Nusantara, menyampaikan masalah menurunnya pelayanan dan distribusi air bersih. Adapun tanggapan Walikota Palembang
“Saat ini PDAM Tirta Musi sedang mengalami permasalahan dengan kapasitas produksi yang tidak seimbang. Untuk itu PDAM akan melakukan modifikasi sistem pengolahan dan sistem produksi sehingga dapat mengatasi permasalahan tersebut,”jelasnya
Kelima Fraksi Kebangkitan Bangsa -Dra.H.Nurhilyah, diantaranya mengenai Sosialisasi membuang sampah pada tempatnya. “Pihak pemerintah kota palembang sudah memberikan sosialisasi kemasyarakat secara terus menerus agar tetap menjaga kelestarian lingkungan masing-masing,”
Selanjutnya, keenam Fraksi NasDem–Mareta Zulkendari, menyampaikan permasalahan tentang camat dan lurah agar tidak mempersulit pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini Harnojoyo mengingatkan kepada camat dan lurah untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat
“Bila ada yang mempersulit akan kita tindak tegas,”ujarnya
Ketujuh, Fraksi Keadilan Persatuan–M.Anwar Al Syadat, mengenai usulan pembangunan Kantor Camat Kemuning, perlu diketahui, sekarang ini sedang menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor camat tersebut, gedung akan dianggarkan tahun 2017 melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang. Dan terakhir (Delapan) Fraksi Hanura Amanat Nasional Bulan Bintang – Hidayat Comsu. Fraksi belum menerima secara lengkap dan tertulis hasil audit BPK dan laporan pemerintah Kota Palembang.
“Perlu kami sampaikan bahwa hasil audit sudah disampaikan ke Ketua DPRD selain itu juga ditertuang raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggangan 2015,”pungkasnya. (ADV)
