MURATARA, Buanaindonesia.com – Eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI) dan Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Muratara akan membongkar dugaan terjadinya KKN dalam tes seleksi rekrutmen 20 besar peserta calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Bumi Beselang Serundingan.
Hal ini dilontarkan para pemuda-pemudi Muratara mengharapkan pemimpin yang lahir dari suara masyarakat, dalam menghadapi Pilkada pertamakalinya ini. Untuk itu perekrutan Komisioner KPU, harus bersih dari praktik KKN.
“Saya memiliki bukti otentik terkait transaksi antara peserta dan oknum pokja timsel. Dan siap dipertanggungjawabkan jika diperlukan.” tegas Padli Nopiansa, wakil ketua 1 GPI Kabupaten Muratara.
Ia menjelaskan, ada banyak indikasi transaksional itu riil adanya, uang-uang yang diserahkan kepada timsel, lalu dikembalikan kepada peserta sebelum pleno penetapan, ini menjadi gambaran betapa pola transaksional itu masif dalam seluruh tahapan rekrutmen KPU di kabupaten Muratara.
“Apalagi misi besar kita sebagai bagian dari masyarakat Muratara yang punya hak dipilih dan memilih dan merubah zona merah selama ini menjadi identitas setiap kali kontestasi pemilu.” Katanya.
Menurutnya, dirinya mengapresiasi proses sesuai tahap, cuma ada beberapa hal yang perlu diklaripikasi oleh timsel. Contoh misalkan, pengumuman lulus 20 besar harus disampaikan dengan masyarakat. Itulah menjadi bahan untuk masyarkaat memberikan pandangan, akan integritas rekamjejak dan kreadibilitasnya.
“Siapapun yang terpilih nantinya, masyarakat berharap betul orang-orang tersebut mengemban amanah dan tanggungjawab sebagai penyelenggara yang berjalan sesuai koridor dan ketentuan perundangan-ungangan.” Harapnya.
Sementara, Taufik Said Ketua PP kabupaten Muratara mengungkapkan bahwa ini merupakan kecaman keras dari pemuda di wilayah kabupaten Muratara, dan mereka bertekat akan membatalkan proses perekrutan peserta KPU Muratara dan akan membatalkan timsel yang telah dibentuk karena sudah jelas adanya indikasi kecurangan dan suap menyuap terjadi dalam perekrutan tersebut.
“Kita minta KPU provinsi Sumsel yang mengambil alih penyelenggaraan pilkada di kabupaten Muratara 9 desember tahun 2015 nanti.”Ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah bersatu dan siap mengiring jika terdapat kesalahan atau kecurangan dalam perekrutan itu. Pemuda Pancasila tidak akan membiarkan manipolitik dan kecurangan yang ada. “Kita tegakkan landasan kita dalam dasar 5 sila,” pungkasnya.
Editor : Juan
