BUANAINDONESIA.CO.ID JAKARTA – Ketua Umum Jembatan Nasional Indonesia Baru (JNIB), Nachung Tajuddin, melakukan pertemuan dan diskusi hangat dengan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK), Budiman Sudjatmiko, Kamis (9/10/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung akrab tersebut, keduanya membahas sejumlah isu strategis, mulai dari upaya percepatan penanggulangan kemiskinan hingga pengelolaan lahan rakyat di berbagai daerah Indonesia.
“Alhamdulillah, saya berkesempatan berdiskusi langsung dengan Pak Budiman Sudjatmiko. Kami banyak bertukar pandangan soal percepatan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Nachung dengan penuh semangat.
Dalam diskusi tersebut, salah satu topik utama yang dibahas adalah pengelolaan lahan rakyat di Sumatera Selatan, khususnya di wilayah Desa Rantau Bayur, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin seluas 1.300 hektare, serta lahan di kawasan Lalan, Kabupaten Muba dan Banyuasin seluas 9.300 hektare.
Budiman Sudjatmiko, yang kini memimpin BPPK, menunjukkan antusiasme tinggi dalam mendorong percepatan proses perizinan agar lahan-lahan tersebut dapat segera dikelola oleh masyarakat secara produktif dan berkelanjutan.
“Beliau sangat mendukung percepatan izin agar lahan segera bisa dikelola oleh rakyat. Ini bagian penting dari pemerataan ekonomi berbasis masyarakat,” jelas Nachung yang didampingi Perli Steven P., salah satu pengurus DPN JNIB.
Selain membahas wilayah Sumatera Selatan, diskusi juga menyinggung sejumlah daerah lain di Indonesia, termasuk Kalimantan dan Sulawesi, yang memiliki potensi besar dalam pengelolaan lahan rakyat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Meskipun berbeda posisi — Budiman sebagai pejabat publik dan Nachung sebagai aktivis — keduanya tetap menjalin komunikasi yang erat.
“Kami memang sama-sama dari PRD, tapi posisi sekarang berbeda. Meski begitu, hubungan tetap dekat, masih sering berdiskusi, saling sapa, dan berkoordinasi lewat WA,” ungkap Nachung.
Pertemuan ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mempercepat pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Melalui dialog terbuka seperti ini, diharapkan lahir kebijakan yang berpihak pada rakyat serta memperkuat visi kemandirian ekonomi desa.
“Kami di JNIB siap berkolaborasi dengan BPPK dalam mengawal agenda besar pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan rakyat,” tutup Nachung.
