BUANAINDONESIA.CO.ID, MUARA ENIM –
Prestasi gemilang kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim dengan kembali berhasil mendapat penghargaan nasional berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI atas keberhasilan dalam melakukan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Prestasi tersebut telah diraih Pemkab Muara Enim secara berturut-turut selama empat kali. Penghargaan itu, diberikan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani melalui Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat, Infron Roshadi kepada Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar, bertempat di Ruang Rapat Serasan Pemkab Muara Enim, Rabu (18/10/2017).
“Kita bersyukur, ini penghargaan WTP yang keempat kali kita raih, dan mudah-mudahan yang kelima tahun depan mendapat WTP emas. Dan ini akan menjadi kebiasaan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk sungguh-sungguh melakukan pengelolaan keuangan secara baik,” tutur Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar.
Penghargaan ini, terang Bupati, merupakan buah dari kerja para ASN di jajarannya.Namun, menurutnya, penghargaan itu justru menjadi beban moral agar para jajaran ASN semakin komitmen untuk melakukan pengelolaan keuangansecara tepat dan baik.
“Kita akan berupaya semaksimal mungkin, meningkatkan pelayanan serta menjadikan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan Muara Enim yang Sehat, Mandiri, Agamis dan Sejahtera atau Muara Enim SMAS,” ucap Bupati.
Sementara itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani melalui Kepala KPKN Lahat Infron Roshadi mengatakan dalam Pemkab Muara Enim patut berbangga karena laporan Keuangan Tahun 2016 yang disusun dan disajikan oleh Kabupaten Muara Enim mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Indonesia berupa piagam penghargaan atas capaian standar tertinggi dalam pelaporan keuangan daerah Kabupaten Muara Enim.
Predikat WTP yang disandang oleh Pemkab Muara Enim merupakan pernyataan profesional dari BPK mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akutanasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
“Artinya auditor menyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah Kabupaten Muara Enim dianggap telah menyelenggarakan prinsip akutansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembalian keputusan,” terangnya. (Humas Pemkab Muara Enim)
