JAKARTA, Buanaindonesia.com- Pemerintah Republik Indonesia ditahun 2016 ini menganggarkan dana APBN sebesar Rp 7,5 Triliun, untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) diseluruh negeri. Akan tetapi apabila dana tersebut diperuntukkan Pedagang Kaki Lima (PKL), maka bisa mensejahterakan 7,5 Juta orang.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun, di Jakarta Jumat (6/11/2015). Menurutnya ironisme negeri kembali mewarnai tata kelola Indonesia, pertunjukkan yang dipertontonkan pemerintah adallah bukti ketidakadilan terhadap rakyat. Belum lagi ditambah dengan semakin meluasnya. Korupsi yang sistemik.
“Ditengah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dialami masyarakat miskin akibat krisis ekonomi. Presiden Jokowi mengalokasikan dana APBN 2016 untuk THR PNS sebesar Rp 7,5 Triliun. Andai hati pemimpin negeri ini tersentuh dengan keadaan ini, tentunya dana tersebut dapat diperuntukkan mensejahterakan rakyat, dan cukup untuk kredit modal usaha sebanyak 7,5 juta PKL dengan plafon Rp 1 juta perorang,” tegas Ali Mahsun.
Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR RI dan para pejabat negara lainnya mendapatkan THR, ditengah-tengah rakyat yang kesulitan ekonomi.
“Penderitaaan rakyat makin mendalam akibat kerakusan penguasa yang terus menebar ketidakadilan. Untuk itu segera sadar dan tobatlah wahai para pemimpin Indonesia, sebelum Allah yang menyudahi atas kehendakNYA,” geram pria yang juga menjabat Ketua Umum BAKORNAS LKMI PBHMI 1995 – 1998.
Untuk itu atas nama amanah penderitaan rakyat dan bangsa Indonesia, dirinya menyesalkan sekaligus mengecam dianggarkannya THR Rp 7,5 Triliun di APBN 2015 bagi PNS hingga Presiden RI serta pejabat tinggi negara lainnya.
“Kami mendesak dengan hormat para pemimpin untuk segera sadar dan taubat karena doa rakyat tertindas akan dikabulkan Allah SWT,” pungkas Ali Mahsun.
Editor : Juan
