BUANASUMSEL.COM, BANYUASIN- Sejumlah warga Walisongo Tanjung Mulyo desa Bukit Kecamatan Betung yang tergabung dalam Forum Masyarakat Walisongo Bersatu (FORMAT) mendatangi kantor PTPN 7 Unit Usaha Krawo. Kedatangan FORMAT atas undangan pihak PTPN 7 Krawo dalam hal musyawarah terkait atas tuntutan FORMAT yang telah dituangkan diberita acara dalam rapat pertemuan pihak PTPN 7 Krawo, PT Hamita dengan Forum Masyarakat Walisongo Bersatu di kantor kepala desa Bukit beberapa waktu lalu.
Hadir dalam kesempatan itu, Camat Betung Arifin Nasution, Manajer Bentayan Sugeng Budi, Manajer Krawo Hidayat, Perwakilan Polsek Betung, Perwakilan Koramil Betung, dan Forum Masyarakat Walisongo Bersatu.
Pada pertemuan tersebut Forum Masyarakat Walisongo Bersatu (FORMAT) meminta kejelasan terkait tuntutan warga Walisongo Tanjung Mulyo desa Bukit kepada pihak PTPN 7 Krawo. Tuntutan tersebut sesuai dengan hasil notulen saat rapat dikantor kepala desa Bukit beberapa waktu lalu terkait kontribusi CSR pihak kedua perusahaan, diantaranya adalah pengerasan jalan Tanjung Mulyo Walisongo sepanjang 1 kilometer, pemasangan gorong gorong dibeberapa titik badan jalan dan gorong menuju pemukiman warga serta beberapa item lainnya.
Charles selaku dewan Pembina FORMAT mengatakan sebagai peran serta masyarakat dalam fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan negara sebagai mana diatur dalam undang-undang, mengacu kepada UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, sudah sepatutnya perusahaan yang beroperasi dan memanfaatkan jalan Walisongo untuk melakukan kewajibannya dalam hal perbaikan dan perawatan.
Pelaksanan CSR itu sendiri menurutnya adalah tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu beroperasi, Dengan kata lain CSR dapat dikatakan sebagai bentuk kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak atau minimalisasi dampak negative dan maksimalisasi dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingan.
“Ini (CSR) salah satu kewajiban setiap perusahaan yang sudah diatur didalam undang-undang dan CSR merupakan hak masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan tanpa terkecuali,” tegas Charles, (kemarin)
Sementara menurut ketua Format, Mino meminta kepastian atas tuntutan warga tersebut. Dirinya mengancam akan melakukan aksi berikutnya jika pihak perusahaan tidak merealisasikan tuntutan warga tersebut secepatnya. Dirinya minta kepastian pihak perusahaan dalam merealisasikan tuntutan warga, karena warga sudah gerah dengan janji-janji yg diterima selama puluhan tahun.
“Beberapa kali warga mengajukan proposal dan melakukan aksi belum ada yang terealisasi secara maksimal. Disaat manajer perusahaan dituntut untuk merealisasikan tuntutan warga, selang beberapa lama manajernya dimutasi. Jadi dengan demikian ada kesan pihak perusahaan tidak serius dan berupaya mengulur-ulur waktu. Saya sangat berharap sekali dengan pihak Perusahaan, agar mereka tidak main-main lagi dengan janjinya.” tegas Mino.
Marwoto selaku wakil ketua, Harno koordinator Humas FORMAT dan Sugeng koordinator Sekretariat menambahkan, agar penyaluran CSR perusahaan tidak harus menunggu masyarakat mengajukan permohonan, baru direalisasikan. Seharusnya perusahaan menyadari betul kewajibannya.
“Kami membutuhkan penyiraman disaat musim panas, selaku warga yang berada dipinggir jalan Walisongo merasakan langsung dampak debu jalan, ” jelas Sugeng.
Menanggapi permasalahan tersebut, Hidayat selaku Manajer PTPN7 Krawo menjelaskan, dirinya baru ditugaskan selaku manajer Krawo, namun berjanji akan berupaya merealisasikan tuntutan warga secara bertahap, “Dari awal sudah kami sampaikan iktikad baik kami, jalan itu kami yang pakai, kami yang melintas. Kalau buah itu tidak bisa lewat kami juga yang susah, Bapak yakinlah,” jelasnya.
