BUANAINDONESIA.CO.ID, SUMSEL- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, (Sumsel) Anita Noeringhati,SH,MH –Partai Golongan Karya, dari daerah Pemilihan (dapil) Palembang I, yang meliputi Seberang Ulu I, Kertapati, seberang Ulu II, Plaju, Bukit Kecil, Gandus Ilir Barat I dan Ilir Barat II, prihatin dengan Tunjangan Kinerja (Tunkin) bagi Aparat Sipil Negara (ASN) Kota Palembang yang jumlahnya sangat fantastik dan tertinggi di Wilayah Sumatera.
“Di provinsi saja kita sudah anggarkan kenaikan TPP atau Tunkin pada tahun 2018. Itu pun masih dievaluasi. Menurut gubernur dan wakil gubernur belum waktunya dinaikkan,” kata Anita Politisi Golkar. Jumat 19 Juli 2019
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, menyarankan Tunkin itu dievaluasi. “Kalau Tunkin di Kota Palembang sudah menyita begitu banyak anggaran, kita takutnya anggaran yang harusnya diperuntukkan untuk masyarakat banyak, tidak tercover. Atau masyarakat justru terbebani. Contoh PBB, saya bersyukur sudah dibatalkan. Menaikkan PBB bukan mudah. NJOP-nya seperti apa?” katanya seraya mencontohkan selama ini PBB di rumahnya setiap tahunnya Rp 600 ribu, tetapi dengan kenaikan tahun ini sekarang menjadi Rp 3 juta. Anita mengatakan, kalau dia masih kerja bisalah, tetapi kalau tidak kerja lagi bagaimana?
“Harus dievaluasi memang. Eselon II 360 juta setahun, ya melebihi. Namun kita harus lihat juga masyarakat sekitar apa sudah terpenuhi apa tidak. Fasilitas sosial. Sekarang bagaimana mereka Pemkot Palembang mengcover tentang berobat gratis kepada masyarakat tidak mampu harusnya dibayarkan pemerintah. Sebagai anggota DPRD Sumsel dari Dapil Palembang, ini harus dievaluasi. Ini menyolok mata. Bisa juga menimbulkan kecemburuan. Palembang aja gitu, kenapa kita di provinsi tak bisa begini. Laju APBD kita habis untuk tunjangan itu saja,” tambahnya serta menjelaskan angka kemiskinan di Sumsel khususnya Palembang masih tinggi.
Anita yang terpilih lagi Pemilu 2019 menambahkan, dari segi kesehatan Palembang masih kurang. Pemkot Palembang mestinya bisa buat program membayarkan masyarakat untuk berobat. Selain itu, katanya, di dalam pengelolaan keuangan itu ada tata kelola dan etikanya.
“Etisnya, tunjangan di kota/kabupaten tidak lebih tinggi dari provinsi. Sedangkan provinsi jangan melampaui pusat,” katanya.
Mengenai jumlah Tunkin yang dikabarkan hampir sepuluh persen dari APBD Kota Palembang, Anita kaget. Sebab, yang 10 persen itu menurut amanat undang-undang seharusnya untuk sektor kesehatan. Sedangkan pendidikan 20 persen. Tunkin itu masuk apa?
Sedangkan menurut Mantan Walikota Palembang, Ir. H. Eddy Santana Putra, MT, yang perlu dinaikkan adalah gaji walikota atau bupati. Setidaknya gaji walikota atau bupati itu Rp 200 juta sebulan, dengan catatan jangan nyari atau terima dari yang lain lagi. Sebab, walikota memang punya beban dan tanggung jawab yang besar. Sedangkan sekarang yang diterima walikota sekitar Rp 25-30 juta sebulan.
“Apa tidak malu tunjangan tertinggi di Sumatera? Apakah sudah pantas menerima tunjangan yang besar itu? Apakah kinerja pejabat dan ASN di Palembang sekarang sudah bagus nian. Ukurannya apa?” kata ESP saat wawancari di kediamannya.
