BUANAINDONESIA, JAKARTA- Jenderal (Purn) Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung berlangsung di Hotel The Hill Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) kemarin.
Penetapan tersebut dilakukan oleh Allen yang menjadi pimpinan sidang KLB meski Moeldoko tidak hadir di ruang sidang. Moeldoko yang tak hadir secara langsung sempat ditelepon oleh pimpinan sidang.
Melalui telepon tersebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) ini sempat menanyakan apakah KLB berjalan sesuai AD/ART dan keseriusan sejumlah kader Demokrat versi KLB yang memilihnya sebagai ketua umum.
Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung berlangsung Deliserdang, Sumut, Jumat (5/3). Ilustrasi Moeldoko di KLB Demokrat.
Jenderal (Purn) Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa
“Saya ingin tahu keseriusan kalian memilih saya di Demokrat serius apa tidak?” kata Moeldoko. Seperti dilansir, CNNindonesia. Sabtu (6/3).
Merespons hal tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan KLB Demokrat yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat tidak sesuai dengan AD/ART dan inkonstitusional
“Terkait dengan keterlibatan KSP Moeldoko, yang selama ini selalu mengelak, kini terang-benderang. Terbukti ketika diminta oleh para pelaku GPKPD, tadi kita saksikan kita dengar bersama melalui sejumlah media,” kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Sabtu 6 Maret 2021
Ia melanjutkan, “Jadi, jelas bukan hanya permasalahan internal Demokrat. Segelintir kader-mantan kader yang tadi semangat sekali KLB di Sumut, tidak mungkin punya semangat dan keyakinan kalau tidak mendapat dukungan dari KSP Moeldoko.”
Moeldoko, kata dia, selalu mengelak dirinya terlibat dalam kudeta. Namun, kini Moeldoko setuju diangkat sebagai ketua umum Partai Demokrat dari hasil KLB yang dinilai ilegal.
“Bagi kami, sikap dan perilaku tersebut bukan lah sikap yang ksatria. Bukan juga sikap yang perilaku sebagai contoh yang baik bagi masyarakat Indonesia, juga generasi muda Indonesia,” kata AHY.
Menurutnya, seluruh bantahan Moeldoko atas keterlibatannya dalam kudeta runtuh saat menerima pinangan tersebut.
“Katanya ia tidak tahu menahu, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat, bahkan mengatakan semua ini adalah permasalahan internal Demokrat. Faktanya KSP Moeldoko bukan kader Demokrat. Jadi jelas bukan hanya permasalahan internal demokrat,” ujar.
