BUANAINDONESIA.CO.ID JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan adanya pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan.
Nama Empat Lawang muncul dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan suap pengondisian hasil pemeriksaan BPK yang sebelumnya berfokus pada Kabupaten Muara Enim.
KPK menyebut terdapat sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang menjadi dasar pendalaman. Salah satunya berupa komunikasi antara dua tersangka dalam perkara tersebut, yakni Titin Rita Lestari, selaku ASN BPK Perwakilan Sumatera Selatan, dan Augusz Dewanggara alias Angga.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan komunikasi tersebut menyebut lebih dari satu wilayah di Sumatera Selatan.
“Jadi, ada beberapa wilayah, yaitu Muara Enim, PALI, dan yang ketiga ada Empat Lawang,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Bukan Hanya Muara Enim
Temuan tersebut membuat penyidik KPK kini menelusuri kemungkinan adanya pola serupa di daerah lain selain Muara Enim.
KPK ingin mengetahui apakah dugaan pengondisian hasil pemeriksaan BPK yang sedang diusut di Muara Enim juga memiliki pola yang sama dengan dugaan yang berkaitan dengan PALI dan Empat Lawang.
Menurut Taufik, komunikasi antara Titin dan Angga menjadi salah satu petunjuk yang sedang dianalisis penyidik.
“Ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman, apakah yang terjadi di Muara Enim itu modelnya sama dengan di daerah-daerah lain,” ujarnya.
Namun, KPK menegaskan bahwa munculnya nama Empat Lawang belum berarti pemerintah daerah tersebut telah ditetapkan sebagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana.
Penyidik masih mengumpulkan dan mencocokkan bukti untuk mengetahui sejauh mana komunikasi tersebut berkaitan dengan dugaan pengondisian audit.
Fokus Penyidikan Tetap Perkara Muara Enim
Meski tiga wilayah disebut dalam komunikasi yang ditemukan penyidik, KPK memastikan perkara yang menjadi fokus utama saat ini tetap dugaan pengondisian hasil audit BPK di Kabupaten Muara Enim.
Pendalaman terhadap PALI dan Empat Lawang dilakukan untuk memperkuat atau menguji dugaan adanya pola yang lebih luas.
“Jadi bukan kemudian akan fokus ke wilayah lain, tapi yang Muara Enim yang menjadi fokus oleh tim penyidik,” kata Taufik.
Dengan demikian, informasi mengenai Empat Lawang saat ini masih berada dalam tahap penyelidikan dan pendalaman penyidik.
Belum Ada Pernyataan soal Aliran Uang di Empat Lawang
KPK juga belum mengungkap adanya pemberian uang dari pihak Pemerintah Kabupaten Empat Lawang kepada tersangka dalam perkara tersebut.
Penyidik masih menelusuri siapa yang menentukan wilayah-wilayah yang diduga menjadi sasaran pengondisian audit serta apakah komunikasi tersebut merupakan inisiatif tersangka atau berkaitan dengan permintaan pihak lain.
Informasi lebih rinci mengenai dugaan keterkaitan Empat Lawang masih menjadi bagian dari materi pemeriksaan dan strategi penyidikan KPK.
Taufik mengatakan sebagian informasi tersebut masih berada dalam substansi Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
“Materinya sudah materi-materi di substansi di BAP, nanti kita akan sampaikan ketika memang sudah dapat secara lengkap tim sehingga tidak mengganggu proses,” ujarnya.
Nama Joncik Muhammad Ikut Jadi Perhatian
Munculnya nama Empat Lawang dalam pendalaman KPK kemudian menjadi perhatian publik, terutama karena daerah tersebut saat ini dipimpin oleh Joncik Muhammad.
Namun hingga kini, belum ada keterangan dari KPK yang menyatakan Joncik Muhammad sebagai tersangka atau pihak yang telah ditetapkan terlibat dalam perkara tersebut.
Upaya konfirmasi kepada pihak Pemerintah Kabupaten Empat Lawang juga belum mendapatkan penjelasan substantif.
Sekretaris Daerah Empat Lawang, Fauzan Khoiri Denin, menyampaikan pihaknya belum dapat memberikan komentar terkait informasi tersebut.
Sementara itu, Joncik Muhammad juga belum memberikan tanggapan substantif ketika dimintai konfirmasi oleh awak media.
Perlu ditegaskan, penyebutan nama Empat Lawang dalam komunikasi yang ditemukan KPK bukan berarti telah terbukti terjadi tindak pidana di daerah tersebut. Statusnya masih berupa dugaan yang sedang didalami penyidik.
Berawal dari Kasus Muara Enim
Perkara yang kini berkembang tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Juni 2026 yang berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
KPK kemudian mengembangkan perkara tersebut dan menemukan dugaan adanya praktik pengondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.
Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan sejumlah tersangka, termasuk Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Augusz Dewanggara alias Angga, ASN BPK Titin Rita Lestari, serta pihak lain yang diduga berkaitan dengan pemberian dan penerimaan suap.
KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan upaya memengaruhi hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Muara Enim.
Angga dan Titin Diduga Memiliki Peran Penting
Dalam konstruksi perkara Muara Enim, Angga diduga menjadi pihak yang memiliki akses untuk menghubungkan kepentingan pihak pemerintah daerah dengan pihak auditor.
Sementara Titin Rita Lestari merupakan ASN BPK yang terlibat dalam proses pemeriksaan.
KPK sebelumnya menyebut komunikasi antara kedua tersangka menjadi salah satu barang bukti yang kini ikut ditelusuri untuk melihat kemungkinan adanya pola yang lebih luas.
Dari sinilah nama Muara Enim, PALI dan Empat Lawang kemudian muncul dalam pengembangan penyidikan.
KPK Telusuri Apakah Ada Pola yang Sama
Bagi penyidik, persoalan utamanya bukan sekadar munculnya nama tiga daerah tersebut, tetapi apakah terdapat pola atau modus yang sama dalam upaya memengaruhi proses pemeriksaan BPK.
Jika ditemukan bukti yang cukup, pendalaman dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai hubungan komunikasi antara pihak-pihak yang kini menjadi tersangka dengan daerah lain yang disebut.
Namun untuk saat ini, KPK masih berhati-hati dalam menyampaikan detail penyidikan agar tidak mengganggu proses pengumpulan alat bukti.
KPK juga masih memusatkan pembuktian terhadap perkara yang terjadi di Muara Enim.
Publik Diminta Menunggu Hasil Penyidikan
Munculnya nama Empat Lawang tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apalagi, informasi mengenai dugaan pengondisian audit BPK berkaitan dengan proses pemeriksaan keuangan pemerintah daerah yang memiliki dampak terhadap kepercayaan publik.
Namun, sampai tahap ini, belum terdapat kesimpulan KPK bahwa telah terjadi tindak pidana pengondisian audit di Empat Lawang.
Penyidik masih mendalami bukti komunikasi, dokumen, serta barang bukti elektronik yang ditemukan dalam pengembangan perkara.
Karena itu, publik perlu membedakan antara wilayah yang disebut dalam materi penyidikan dengan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
KPK sendiri menyatakan dugaan yang berkaitan dengan Empat Lawang masih dalam tahap pendalaman.
