DKPP Berhentikan Tetap Enam Penyelenggara Pemilu

663 dilihat
Ilustrasi - Foto : Internet

BUANAINDONESIA, JAKARTA, – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rabu 23 Oktober 2019 pukul 13.30 WIB menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 13 Putusan dari 17 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat.

Enam penyelenggara Pemilu mendapat sanksi berupa Pemberhentian Tetap dari DKPP. Enam penyelenggara Pemilu tersebut terdiri dari lima penyelenggara Pemilu dari KPU Kota Palembang dan seorang penyelenggara Pemilu dari KPU Kabupaten Karawang.

Lima penyelenggara dari KPU Kota Palembang berstatus sebagai Teradu dalam Nomor Perkara 147-PKE-DKPP/VI/2019. Kelimanya adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Palembang, yaitu Eftiyanti, Abdul Malik, Syafaruddin Adam, Alex Berzili dan Yetty Oktarina.

Dijelaskan,Ketua dan empat Anggota KPU Kota Palembang ini dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu terkait kekurangan surat suara saat Pemilihan Presiden (Pilpres) yang terjadi di beberapa Kelurahan di Kota Palembang.

Kelimannya diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palembang,  M. Taufik, Dadang Apriyanto, Eva Yuliani, Eko Kusnadi dan Sri Maryanti.

“Para Teradu tidak lagi layak memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara Pemilu di masa yang akan datang terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” kata Ketua majelis, Prof. Muhammad. Seperti Siaran Pers DKPP, Rabu (23/10).

Sedangkan, Anggota KPU Kabupaten Karawang yang diberhentikan tetap, Asep Saepudin Muksin, berstatus Teradu untuk dua Nomor Perkara, yaitu 220-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 221-PKE-DKPP/VIII/2019. Ia dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena menerima menerima uang dari peserta Pemilu.

“Memberikan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Asep Saepudin Muksin,” kata Muhammad.

Putusan yang dibacakan DKPP dalam sidang ini mencapai 13 yang meliputi 17 perkara kode etik penyelenggara Pemilu dengan 59 penyelenggara Pemilu sebagai Teradu, yang terdiri dari 53 penyelenggara dari jajaran KPU dan enam penyelenggara Pemilu dari jajaran Bawaslu.

Sidang ini dipimpin oleh Ketua majelis Prof. Muhammad bersama tiga Anggota majelis, yaitu Dr. Alfitra Salamm, Dr. Ida Budhiati dan Prof. Teguh Prasetyo.

Selain sanksi di atas, DKPP juga memberikan sanksi peringatan untuk 34 penyelenggara Pemilu dan peringatan keras untuk empat penyelenggara Pemilu.

Sedangkan sisanya, yaitu 15 penyelenggara Pemilu dipulihkan nama baiknya karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.