DPRD Sumsel Dapil Palembang I Reses, Cek RSUD Bari

1.904 dilihat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan  Palembang I, yang meliputi, Seberang Ulu I, Kertapati, Seberang Ulu II, Plaju, Bukit Kecil, Gandus, Ilir Barat I dan Ilir Barat II. Mmengadakan Reses Tahap I tahun 2020.  Berlangsung dari tanggal 21-26 Maret 2020.

Reses bisa dilakukan secara perseorangan maupun berkelompok tujuannya untuk menyerap serta menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Adapun anggota DPRD Sumsel dari dapil Palembang 1 (satu), ada 6 (enam) orang, yaitu pertama Prima Salam, SH- Partai Gerindra, kedua Dedi Supriyanto, S.Kom, MM-PDIP,  ketiga Chairul S Matdiah, SH MHKes –Demokrat, keempat Mgs H Syaiful Padli, ST MM-PKS,  kelima Hj. RA .Anita Noeringhati, SH MH – Golkar dan keenam  H Kartak SAS, SE- PKB.

DPRD Sumsel, Dapil Palembang I, Reses mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palembang Bari, Selasa 24 Maret 2020. Diterima oleh Direktur Utama RSUD Palembang Bari, dr. Hj. Makiani, S.H., M.M., MARS dan jajaran.

Menurut Mgs Syaiful Padli,  kedatangan di RSUD Palembang Bari ini tadinya akan dihadiri ketua rombongan Hj. RA. Anita Noeringati, SH, MH. Namun tidak bisa hadir dalam reses kali ini, karena ada rapat dengan Gubernur Sumsel tentang kelanjutan pencegahan Covid -19 di Sumsel.

Dikatakan, walaupun RSUD Palembang Bari, tidak masuk dalam rumah sakit rujukan Covid-19. Namun hanya masuk dalam rumah sakit second line,  apakah ada pasien terkait Covid-19.

Selain itu,  tentang BPJS Kesehatan untuk  Penerima  Bantuan Iuran (PBI) bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJS) yang iuarannya dibayari oleh Pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan yang tidak tercover oleh pemerintah pusat dalam hal ini ditanggung oleh  APBD Sumsel

“Kota Palembang dialokasikan Rp50miliar, untuk PBI APBD Sumsel, 8,2 juta penduduk Sumsel, penduduk miskin terakhir12,5 persen, artinya 1,1 juta jiwa terbesar ada di kota Palembang, apalagi Palembang ini sudah UHC, artinya setiap warga kota Palembang yang sakit dan miskin bisa dilayani dengan gratis dengan KTP dan KK,”Kata Mgs Syaiful Padli

Dilanjutkan,  Kenyataaannya di RSUD Palembang Bari saya menemukan banyak terjadi masyarakat yang tidak bisa menggunakan KTP dan KK karena namanya tidak termasuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) dalam Dinas Sosial.

Menyikapi hal tersebut,   kami ingin mendengar langsung dari ibu Dirut bagaimana menyikapinya. Selain itu kalau ada hutang BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan pihaknya mohon informasikan agar bisa di tagihkan ke BPJS Kesehatan sehingga cash flow RSUD Palembang Bari bisa lancar.

Sementara itu, Direktur Utama RSUD Palembang Bari, dr. Hj. Makiani, S.H., M.M., MARS menjelaskan kalau untuk Covid-19, RSUD Palembang masuk dalam rumah sakit second line.

“Walaupun kami belum ditetapkan sebagai rumah sakit second line tapi bapak walikota sudah menetapkan, rumah sakit kita jadi rujukan dari puskesmas bila ada kasus-kasus yang di curigai Covid-19,” katanya.

Selain itu pihaknya tidak menolak pasien terkait Covid-19,  tetap dilayani dan telah menyiapkan 14 tempat tidur untuk ruang isolasi. RSUD Palembang Bari telah menyiapkan 4 dokter spesialis penyakit dalam , satu dokter spesialis paru dan dokter lain juga disiapkan.

Dikatakan, Kendala kami soal APD, jadi kami penyiapkan APD alternatif. Membuat sendiri penutup badan, masker kami yang N95 yang terbatas, akhirnya kami tidak pakai seluruhnya, kami menyiapkan alternatif menggunakan jas hujan, sepatu bot untuk melengkapi kondisi persiapan ruang isolasi yang ada.

Sementara, soal tagihan, pihaknya sudah minta Pemkot Palembang membayar semua hutang di RSUD Palembang Bari supaya pihaknya bisa memaksimalkan dana BLUD yang ada di RSUD Palembang untuk penanggulangan Covid-19 ini. Selain itu pihaknya sudah menyiapkan tim internal lengkap menangani Covid-19. Sedangkan untuk hutang BPJS Kesehatan ke RSUD Palembang Bari sampai Desember 2019 mencapai Rp3,4miliar dan untuk hutang Jamkesda tahun 2019 Rp1miliar.

Sementara itu, Hj. RA .Anita Noeringhati, SH MH dari Partai Golkar mengadakan reses perseorangan di enam titik. Pertama Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat 1 (IB 1), kedua Jl. Inspektur Marzuki Kelurahan Siring agung,  Ketiga Perum Taman Ogan Permai Jakabaring, keempat Perum Bukit sejahtera, Kelurahan  5 ulu Kecamatan  Seberang Ulu I (SU I) dan terakhir, keenam di Jl. A. Yani Kecamatan  Seberang Ulu II (SU II). (ADV).