DPRD Sumsel Setujui LKPJ Gubernur 2018

24.284 dilihat
Sekretaris DPRD SUMSEL, Ramadhan S. Basyeban, S.H., MM menyaksikan penanda tanganan LKPJ. . Ketua DPRD Sumsel MA Gantada didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, tanda tangani LKPJ 2018

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akhirnya menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2018. Dalam rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda rekomendasi DPRD Sumsel terhadap LKPJ Gubernur Sumsel tahun anggaran 2018, Senin 27 Mei 2019 di ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel.

Rapat di pimpin Ketua DPRD Sumsel MA Gantada didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, Sekda Sumsel Nasrun Umar dan jajaran Pemprov Sumsel dan para undangan.

“Rekomendasi DPRD Sumsel terhadap LKPJ Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018, untuk dapat ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Gubemur Sumatera Selatan. Setelah mengkaji dan menganalisis LKPJ Gubemur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmannirrohim secara umum DPRD Sumsel menerima dan menyetujui Laporan LKPJ Tahun Anggaran 2018,” kata pelapor Mgs H Syaiful Padli ST MM. Senin (27/5).

Sebelumnya Mgs H Syaiful Padli ST MM juga sempat menguraikan sejumlah catatan kinerja di bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan, Bidang Pembangunan dan Bidang Kesejahteraan Rakyat kepada Gubernur Sumsel.

Mgs H Syaiful Padli ST MM. Pelapor Rekomendasi DPRD Sumsel terhadap Laporan Keterangan LKPJ Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2018

Diantaranya rekomendasi umum,  bidang keuangan bahwa capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah ditahun 2018 sebesar 94,60% dari target, maka kondisi ini harus menjadi perhatian semua pihak terhadap tidak tercapainya target tersebut dengan segera melakukan evaluasi menyeluruh mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan pelaporan secara komprehensif dan berbasis data akurat;

Bahwa capaian realisasi Dana Perimbangan (DBH) tahun 2018 sebesar 90,00% dari target, namun demikian ditahun 2018 terjadi adanya perubahan/penurunan Dana Bagi Hasil Migas yang penyebab utamanya adalah semakin menurunnya harga minyak mentah dipasaran dunia yang berakibat adanya penurunan perhitungan DBH Sumatera Selatan tahun 2018 sebagaimana pembahasan Perpres tentang DBH.

“DPRD Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan agar dalam penetapan target penerimaan DBH migas kedepan tidak secara mutatis mutandis mengambil angka PMK ataupun Perpres, kisaran angka 75-80% dari angka PMK atau Perpres,” katanya.

Selain itu, program kegiatan yang dananya bersumber dari dana dekonsentrasi hendaknya diberitahukan/dilaporkan ke DPRD bersamaan dengan waktu pembahasan Rancangan APBD.

“Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kegiatan yang tupang tindih dan mempersiapkan OPD untuk pelaksanaanya. PP No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pasal 22 ayat (9),” katanya.

Sedangkan untuk rekomendasi khusus, untuk Pendapatan Daerah “Belum disampaikan data tunggakan pajak kendaraan bermotor posisi sampai dengan tahun 2018 agar menjadi perhatian Bapenda segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait,”ujarnya.

Dikatakan, untuk menekan angka tunggakan kendaraan R2, R4 dan alat berat harus bekerjasama dengan pihak kepolisian, adakan razia secara periodik

Sedangkan untuk Sambutan Gubernur Sumsel H. Herman Deru tidak bisa hadir  dalam rapat paripurna Istimewa LIX (59) diwakilkan kepada Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya Untuk membacakan  agenda penyampaian rekomendasi DPRD Sumsel Terhadap LKPJ tahun 2018.

Gubernur Sumsel mengucapkan terima kasih terkait pembahasan dan penelitian melalui rapat Pansus-Pansus DPRD Sumsel. Pada Rapat Paripurna LVIII (58) agenda Laporan hasil pembahasan dan penelitian pansus-pansus terhadap LKPJ tahun 2018.

“Melalui Rapat pansus menerima masukan terhadap pelaksanaan program kegiatan OPD, mendapat catatan-catatan kinerja di bidang pemerintahan, perekonomian dan keuangan, pembangunan dan bidang kesejahteraan rakyat,”ujarnya

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menindaklanjuti untuk penyempurnaan sesuai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel MA Gantada mengharapkan apa yang telah di rekomendasikan akan menjadi perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan (ADV)