BUANAINDONESIA, SUMSEL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menilai, upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dikomandoi Gubernur Sumsel H. Herman Deru cukup baik.
Hal itu terlihat dari rekam jejak yang dipantau KPK RI melalui sistem Monitoring Centre for Prevention (MCP).
Ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri memuji langkah serius yang dilakukan Pemprov Sumsel dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, berdasarkan rekam jejak yang terdapat di MCP, upaya pencegahan yang dilakukan mencapai 78,5 persen.
“Rekam jejak itu tidak bisa kita bantah. Upaya Pemprov Sumsel dalam mencegah terjadinya korupsi sebesar 78,5 persen. Angka itu tentu lebih tinggi dari target yang hanya sebesar 70 persen. Keseriusan Sumsel dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi ini tentu kita apresiasi,” kata Firli dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Sumsel Tahun 2022 di Griya Agung Palembang, Kamis 19 Mei 2022
Masih kata Firli, angka hasil survey penilaian integritas di Sumsel juga melampaui target yang ditetapkan. Pada Survey penilaian integritas Sumsel mencapai angka 70,65 persen.
“Penilaian ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana upaya yang telah kita lakukan. Karena pencegahan dan pemberantasan korupsi ini tidak bisa dilakukan oleh KPK sendiri, tapi dilakukan secara bersama-sama. Sejauh ini Sumsel sendiri telah berkontribusi dalam hal tersebut,” terangnya.
Dikatakan, korupsi terjadi karena lemahnya pengawasan dan buruknya sistem. Serta minimnya integritas para pemangku kepentingan.
“Sebab itu perbaikan sistem harus terus dilakukan untuk mempersempit ruang gerak terjadinya pidana korupsi. Jika tidak, artinya kita membuka peluang terjadinya pidana korupsi,” tegasnya.
Termasuk juga melakukan pembenahan perpolitikan serta memberikan edukasi kepada partai politik.
Firli mengungkapkan, edukasi dan pembenahan politik dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dinilai sangat penting dilakukan. Hal itu mengingat, politik menguasai ruara rakyat, melahirkan wakil rakyat, menghasilkan pemimpin, menyusun seluruh regulasi.
“Kita harus benahi sistem politik dan partai politik yang ada. Karena korupsi juga bisa terjadi kerena bertemunya kekuasaan dan minusnya integritas dari penguasa yang dipilih,” paparnya.
Gencarnya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK untuk membangun budaya anti korupsi sehingga tercapainya kesejaheraan umum (Rel/Hms/Ward)
