BUANAINDONESIA, MUARA ENIM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak menyisir sejumlah instansi pemerintahan di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan (Sumsel). Selama kurang lebih empat jam, tim penyidik lembaga antirasuah menggeledah dua lokasi Kantor Bupati Muara Enim dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Muara Enim. Selasa 16 Juni 2026.
Aksi senyap namun intensif ini memperkuat sinyalemen bakal adanya penetapan tersangka baru dalam pusaran kasus dugaan korupsi yang tengah didalami KPK di wilayah tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, tim penyidik KPK tiba di kompleks perkantoran Pemkab Muara Enim dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian bersenjata lengkap.
Pukul 09.00 WIB, Tim KPK memasuki Gedung Kantor Bupati Muara Enim. Beberapa ruangan vital, termasuk ruang kerja bupati dan sekretariat daerah, langsung diperiksa secara tertutup.
Pukul 11.00 WIB, Sebagian tim penyidik bergerak menuju Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim untuk melakukan penyisiran serupa.
Selanjutnya, Pukul 13.00 WIB. sekitar 4 jam melakukan penggeledahan paralel di dua lokasi. tim KPK terlihat keluar dengan membawa sejumlah koper berukuran besar dan kardus yang diduga kuat berisi dokumen proyek, catatan keuangan, serta barang bukti elektronik.
Penggeledahan maraton diduga kuat merupakan pengembangan dari kasus korupsi proyek pengadaan barang dan jasa serta infrastruktur yang sebelumnya telah menyeret beberapa pejabat teras di Muara Enim.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, saat di konfirmasi normatif namun tegas terkait pergerakan timnya di lapangan.
“Benar, ada kegiatan pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik di dua lokasi di Kabupaten Muara Enim hari ini. Penggeledahan dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan dan mencari keterkaitan pihak-pihak lain yang diduga ikut menikmati aliran dana atau menyalahgunakan wewenang,”Kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Selasa (16/6)
Saat ditanya mengenai potensi adanya tersangka baru, pihak KPK belum mau membeberkan identitas secara gamblang, namun memberikan sinyal kuat.
“Setiap perkembangan, termasuk siapa saja yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum secara resmi, akan kami sampaikan segera setelah kecukupan alat bukti terpenuhi,” tambahnya.
Pihak Pemerintah Kabupaten Muara Enim kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Jalannya roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan normal pasca-penggeledahan.
“Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Seluruh jajaran ASN di instansi terkait telah diinstruksikan untuk kooperatif dan memberikan data atau dokumen apa pun yang dibutuhkan oleh penyidik,” ujar perwakilan Humas Pemkab Muara Enim saat dikonfirmasi awak media. (Tim)
