MK Tolak Gugatan Tim 02, ini Pertimbangannya

11.186 dilihat
Ketua MK, Anwar Usman membacakan putusan sengketa pemilihan presiden 2019 Kamis (27/06/29)
Ketua MK, Anwar Usman membacakan putusan sengketa pemilihan presiden 2019 Kamis (27/06/29)

BUANAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Mahkamah  Konstitusi Akhirnya menolak seluruh permohonan dalam gugatan tim hukum pasangan paslon 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Serta menolak deluruh isi eksepsi dari termohon dan pihak terkait. 

Penolakan terhadap gugatan dari tim Kuasa Hukum pasangan calon no urut 02, itu tersurat dalam keputus Makkamah Konstitusi yang dibacakan para hakim. Konstitusi secara bergantian, di Gedung Mahkamah Konstitusi Kamis (27/06/19).

Dalam putusannya, MK menilai permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Karna dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum. Sebab, pemohon tidak bisa membuktikan dalil permohonannya serta korelasi dengan perolehan suara. “Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya” ujar Ketua MK, Anwar Usman.

Sebalumnya Mahkamah Konsitusi dalam pertimbangannya memaparkan, antara lain Permohonan pemohon bukan merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Diantaranya tentang keterlibatan para kepala daerah dan PNS yang menjadi salah satu dasar terjadi TSM (Terstruktur Sistematis dan Masif). serta, kenaikan gajih PNS, TNI dan Polri dimasukan katogiri politik uang. “Hampir seluruh hal yang dipermasalahkan tim 02 merupakan kewenangan Bawaslu”. Kata Hakim Wahiduddin Adams

Meski demikian, Dipaparkan Adams, bahwa terkait kasus-kasus yang melibatkan sejumlah para kepala daerah.
Bawaslu telah memutuskan tidak ditemukan pelanggaran. Dan Ada pula yang terbukti melanggar aturan netralitas PNS atau UU Pemda.

Sementara terkait dengan 2000 TPS siluman yang dituduhkan oleh tim kuasa hukum Prabowo Sandi. Menurut Majelis Hakim yang Dibacakan Hakim Konstitusi Saldi Isra, Tidak terbukti. Dengan pertimbangan, tim 02
Hanya melampirkan keputusan KPU tanpa disertakan dengan jumlah TPS di seluruh Indonesia.

“Bukti P-143 untuk buktikan dalilnya berupa keputusan KPU tidak dilampiri dengan jumlah TPS di seluruh Indonesia. justru, sebaliknya termohon (KPU RI) dapat membuktikan jumlah TPS di seluruh Indonesia,” kata Saldi Isra.

Sama halnya Terhadap Dugaan kecurangan Jokowi-Ma’ruf melalui ajakan kenakan ‘baju putih’ saat datang ke Tempat Pemungutan Suara pada 17 April lalu yang dipermasalahkan
Tim hukum Prabowo-Sandi.
Hakim MK menilai tim 02 tidak menguraikan lebih jauh apa hubungan dan korelasi antara ajakan tersebut dengan perolehan suara.

Begitu juga dengan Politik uang dengan dalil menaikkan gaji PNS, TNI dan Polri yang permasalahkan Tim 02. “terkait kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri. Dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum,” ujar hakim Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan putusan di MK.

Menurut MK, pemohon tidak merujuk definisi hukum mengenai money politics dalam materi permohonannya. membuat dalil pemohon menjadi tidak jelas, apakah dalil itu sebagai modus politik uang atau vote buying.

Menurut hakim, pemohon hanya menggunakan frasa patut diduga untuk mengaitkan kenaikan gaji dengan pengaruhnya atas pilihan dukungan PNS, TNI, dan Polri.

Dengan kata lain, pemohon hanya mendasarkan pada logika dan nalar untuk membuktikan permohonannya. “Sangat tidak mungkin bagi Mahkamah untuk mengakui dalil tersebut sebagai money politics.” Katanya