PALEMBANG, Buanaindonesia, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak, biaya bukan tambah lebih murah. Namun tambah membengkak. Awalnya dianggarkan Rp 4 Trilliun kini menjadi Rp 7 T, sehingga DPR RI Komisi II minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit BPK
Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI. mengatakan, DPR RI Komisi II minta audit BPK RI merupakan hal yang wajar. Menurutnya, jumlah anggaran pilkada tersebut tidak efisien dan harus dikoreksi lagi.
“Saya kira (audit) wajar karena biaya KPU besar. Ini lucu, masa pilkada serentak kan harusnya efektif dan efisien, tapi malah naik. Ini konyol, jadi harus diaudit kinerjanya. Saya kira suatu prinsip yang harus kita koreksi adalah apa yang diajukan oleh KPU. Karena itu, kami minta BPK untuk audit KPU,” jelas Fadli, sepert yang dilansir dilaman waspada (***)
