PALEMBANG,Buanaindonesia.com-Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap empat pejabat dan anggota DPRD Musi Banyuasin (Muba), Sumsel, oleh KPK kemarin malam, mendapat respon negatif dari tokoh masyarakat setempat. Masyarakat menuntut, KPK mengincar bupati Muba karena tindak pidana suap sudah lama berlangsung di kabupaten itu.
Tokoh masyarakat Muba, Rifai mengungkapkan, pihaknya tidak terkejut dengan penangkapan itu. Justru masyarakat sudah memprediksi OTT ini akan terjadi. Sebab, problem suap sudah menjadi tradisi antara kalangan pejabat dan anggota DPRD dalam memuluskan proyek.
“Suap di Muba memang sudah jadi tradisi. Sudah lama, kami sudah menyangka KPK menangkap orang-orang itu,” ungkap Rifai kepada wartawan, Minggu (21/6).
Menurut dia, problem suap tersebut tidak mungkin bebas dilakukan tanpa adanya aktor di balik layar tersebut. Dia menilai amktor utamanya adalah bupati Muba Fahri Azhari.
“Kami minta KPK menuntaskan kasus ini dan mengincar serta menyelidiki keterlibatan bupati Muba. Dia aktor di balik kasus ini,” ujarnya.
Selain harus berhadapan dengan hukum, Fahri Azhari juga harus mundur dari jabatannya sebagai bupati Muba. Hal ini sebagai tanggungjawab sosial atas ulah anak buahnya yang berbuat tindak pidana. Demikian juga, KPK dapat leluasa menyelidiki kasus ini hingga ke akar-akarnya.
“Sebaiknya memang ada tanggungjawab, mundur dulu, habis itu diperiksa KPK. Itu kalo pejabatnya bijak,” pungkasnya.
Diketahui, KPK melakukan OTT terhadap empat anggota DPRD dan kepala dinas Muba saat transaksi suap di rumah salah satu tersangka di Palembang, Jumat (19/6) malam. KPK menemukan uang sebanyak Rp 2,56 miliar dari tangan mereka. (Erwan)
