BUANAINDONESIA.CO.ID MUBA- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) bersama DPRD Muba menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan I Tahun Anggaran 2026, Senin (27/4/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah DPRD Muba ini dipimpin langsung Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay, didampingi Wakil Ketua I Irwin Zulyani dan Wakil Ketua II Ahmadi. Turut hadir Sekretaris Daerah Muba Syafaruddin, anggota Badan Anggaran DPRD, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti capaian realisasi APBD Muba 2026 pada triwulan pertama yang dinilai masih perlu dioptimalkan.
Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay menegaskan bahwa evaluasi ini penting untuk mengukur kinerja pemerintah daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
“Kami ingin melihat secara detail realisasi APBD Triwulan I 2026, termasuk kendala yang dihadapi agar dapat segera dilakukan perbaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Muba Syafaruddin memaparkan bahwa realisasi fisik APBD baru mencapai 15,93 persen, sedangkan realisasi keuangan berada di angka 11,46 persen. Adapun realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar 16,64 persen.
Ia mengakui, kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah tantangan, salah satunya keterlambatan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sejak tahun 2023 hingga 2025.
“Ini menjadi tantangan tidak hanya bagi Muba, tetapi juga daerah lain,” jelasnya.
Pemerintah daerah, lanjut Syafaruddin, akan terus mendorong peningkatan pembayaran DBH secara bertahap guna menjaga stabilitas keuangan daerah.
Di sisi lain, Wakil Ketua I DPRD Muba Irwin Zulyani menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal pelaksanaan APBD.
Menurutnya, komunikasi yang efektif menjadi kunci agar berbagai persoalan dapat diselesaikan dan program pembangunan berjalan optimal.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak dan potensi daerah lainnya.
“Optimalisasi PAD harus menjadi fokus agar ketergantungan terhadap dana pusat bisa dikurangi,” tegasnya.
Rapat evaluasi ini kemudian dilanjutkan dengan pembahasan teknis oleh TAPD terkait strategi percepatan realisasi APBD 2026.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Asisten III Setda Muba Aidil Fitri, Kepala Bappeda Muba Mursalin, Kepala BPKAD Muba Riki Junaidi, Kepala BP2RD Muba Noor Yoseft Zaath, serta jajaran perangkat daerah lainnya.
