BUANAINDONESIA.CO.ID, BANYUASIN- Bupati Banyuasin, H. Askolani menginginkan gratis angkutan untuk masyarakat Banyuasin, “Kita minta untuk pengajuan tarif penyeberangan minim untuk masyarakat”. Kata Bupati Askolani saat rapat penetapan tarif penyebrangan Sri Menanti – Karang Baru Banyuasin, sekaligus penyerahan sertifikat hibah tanah dari Kabupaten Banyuasin ke Balai Pengelolah Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VII Provinsi SumSel Babel, di ruang rapat Bupati Banyuasin, Kamis (10/03/22).
Bahkan ,sambung Bupati kalau bisa tarif untuk masyarakat Banyuasin gratis. “Kalau bisa gratis untuk masyarakat Banyuasin”. sambung Bupati Askolani.
Meski demikian Bupati Menyadari bahwa ada dana Oprasional kru kapal dan pegawai, serta buaya pelayanan plabuhan. Namun ia meminta untuk mengurangi lagi biaya penyebrangan, dan meminta pertimbangan untuk pengkajian tarif. “Kita minta untuk pengajuan tarif penyeberangan minim untuk masyarakat”. tegasnya.
Bupati menjelaskan , bahwa rapat tersebut meruoakan rapat lanjutan dari kegiatan yang sebelumnya telah di launching peluncuran kapal penyebrangan 150 GT KMP Puteri Leanpuri Tanjung Api Api, tipe double ended lintas Sri Menanti – Karang Baru oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat, melalui Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan Kementerian Perhubungan RI di PT. Mariana Bahagia Kabupaten Banyuasin, yang sudah diawasi oleh Biro Standarisasi Indonesia.
Bupati Banyuasin, H. Askolani juga mengatakan ,jika ini merupakan bentuk perhatian Kabupaten Banyuasin, sebagai salah satu sarana pendukung konektifitas penyebrangan dan angkutan pendukung perekonomian, sekaligus penghubunga dua akses sungai dari Sri Menanti ke Karang baru Kabupaten Banyuasin. Dimana pelabuhannya sendiri sudah mendekati penyelesaian, dan diharapkan juga nantinya kapal angkutan ini menjadi salah satu sarana akomodasi masyarakat di wilayah perairan di Kabupaten Banyuasin. Sedangkan untuk hibah tanah sendiri, Banyuasin menghibahkan tanah di wilayah Sri menanti seluas 1886 m2 dan wilayah Upang Makmur seluar3892 m2
“Hari ini kita melakukan rapat terkait tarif penyebrangan Sri Menanti – Karang Baru Banyuasin, yang dimana kapal ini merupakan salah satu pendukung sarana perekonomian wilayah,” katanya.
Bupati Banyuasin menambahkan, jika memang pembangunan pelabuhan dan pemaksimalan tranportasi penyeberangan kapal ini diperlukan, untuk pemaksimalan integrasi wilayah, juga hal ini membantu Banyuasin dalam meminimalisir biaya pembangunan jembatan, dengan penghubung lewat jalur air menggunakan kapal penyebrangan, nantinya bisa dimaksimalkan untuk pembangunan lain. Sedangkan terkait dengan biaya tarif yang diajukan tidak begitu memberatkan masyarakat, juga pihak Banyuasin akan mengejar penyelesaian dermaga penyebrangan yang nantinya menjadi fokus utama dalam pendukung penghubung transportasi dan perekenomian di Banyuasin terutama Sumsel.
“Target pada tahun 2023 ini akan dimaksimalkan mulai dari fungsi transportasi jalan ke dermaga, hingga penyelesaian dermaganya, sehingga pertumbuhan dan perkembangan ekonomi terus tumbuh dan berkembang,” katanya.
Mengingat, ini bukan hanya masalah transportasi saja, namun dalam kegiatan masyarakat di wilayah peraian Banyuasin, angkutan sungai dan laut merupakan transportasi budaya yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari hari.
Sementara, PT. ASDP Kementerian BUMN Cabang Bangka Cristhoper Samosir menyampaikan kisaran usulan tarif, yang akan dijadikan biaya penyebrangan angkutan lintasan Srimenanti – Karang Baru, antara lain:
– Untuk Penumpang Perorangan diusulkan biaya Rp 15.000/Orang
Sedangkan untuk kendaraan pribadi dan angkutan :
– Untuk motor diusulkan biaya Rp 31.000
Kendaraan Pribadi dan Angkutan dibagi beberapa segmen :
– Kendaraan Gol I diusulkan biaya Rp 19.000
– Kendaraan Gol II diusulkan Rp 31.000
– Kendaraan Golongan III diusulkan Rp 64.000
– Golongan IV
Kendaraan penumpang diusulkan Rp 385.000
Kendaraan barang diusulkan Rp 212.000
– Golongan V
Kendaraan penumpang diusulkan Rp 602.000
Kendaraan barang diusulkan Rp 557.000
Dirinya menambahkan, jika meminta Bupati Banyuasin untuk membantu penyelesaian usulan tarif, sebagai salah satu persyaratan mendapatkan program keperintisan.
Sedangkan Kasie TSDP BPTD VII, Indah mewakili Kepala BPTD VII Sumsel Babel, mengatakan jika pihaknya akan melakukan apa yang diperlukan untuk pemaksimalan pelabuhan dan pemaksimalan pelayanan kapal penyebrangan nantinya. Pihak BPTD VII Sumsel Babel akan melakukan pemaksimalan buildir dock dan Site trial dan juga pemaksimalan kru kapal, yang nantinya sudah selesai sebelum beroperasi.
“Kita akan melakukan pemaksimalan di bidang pelayanan, mulai dari apa yang diperlukan sampai pemeriksaan sebelum kapal beroperasi perdana,” katanya.
Dirinya menambahkan , jika saat pembangunan pelabuhan memang sedikit terlambat karena Covid-19 lalu, dan dirinya meminta kolaborasi dengan Banyuasin, terkait jalan akses ke wilayah yang nantinya akan di jadikan pelabuhan Karang Baru, yang merupakan sarana pendukung pelayanan, sekaligus subsidi dalam transportasi angkutan ke dermaga.
