BUANAINDONESIA.CO.ID BANYUASIN- Di balik angka-angka statistik tersimpan nasib ribuan warga yang menunggu uluran tangan pemerintah. Kesadaran inilah yang menggejala kuat dalam Rapat Koordinasi Verifikasi Hasil Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Desil, di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Selasa (8/9/26).
Dipimpin langsung oleh Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, S.H., M.H., bersama Wakil Bupati Ir. Netta Indian, S.P., dan Sekda Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., rapat ini bukan sekadar pertemuan birokratik biasa. Ini adalah seruan moral agar pembangunan di Banyuasin benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Bupati Askolani dengan tegas mengingatkan bahwa akurasi data sosial ekonomi adalah kompas utama arah kebijakan pemerintah. Tanpa data yang valid, program pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur dikhawatirkan salah sasaran. Terlebih, tantangan geografis Banyuasin yang luas—meliputi kawasan kepulauan hingga wilayah pedalaman yang sulit dijangkau—membutuhkan kerja ekstra keras di lapangan.
”Jangan pernah kita biarkan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sendiri. Mereka bekerja bukan hanya untuk Indonesia dan Sumatera Selatan, tetapi juga untuk Banyuasin. Pemerintah daerah siap membantu dan akan memberikan dukungan penuh agar pendataan ini sukses,” ujar Askolani penuh penekanan.
Menyoroti dinamika seputar data Desil yang kerap memicu gesekan di tingkat bawah, Askolani mengajak seluruh jajaran, mulai dari kepala perangkat daerah, camat, hingga kepala desa, untuk menanggalkan ego sektoral dan menghindari budaya saling menyalahkannya. Menurutnya, perbedaan data di lapangan harus diselesaikan dengan kepala dingin melalui musyawarah dan verifikasi faktual.
”Tidak ada waktu untuk saling menyalahkan. Yang benar adalah kita saling membantu, membenarkan, dan meluruskan data berdasarkan fakta yang sebenarnya. Kalau ada persoalan di lapangan, mari kita duduk bersama dan mencari jalan keluarnya,” ajaknya persuasif.
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian menekankan pentingnya penyatuan dan penyelarasan informasi melalui DTSEN agar kebijakan pembangunan terpadu serta dapat dipertanggungjawabkan. Netta meminta para camat untuk bergerak proaktif merangkul pemerintah desa dan kelurahan melalui musyawarah desa, guna memastikan pembaruan data sesuai dengan realitas hidup masyarakat.
”Apabila ada data yang keliru atau tidak sesuai, segera lakukan perbaikan berdasarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya di lapangan,” pesan Netta.
Proses pemutakhiran data ini sendiri melibatkan ketelitian tinggi dengan meneliti 41 variabel penting. Mulai dari jenis bangunan, luas lantai, dokumentasi kondisi rumah, hingga kepemilikan rekening bank aktif maupun dompet digital. Melalui sinergi solid antara pemerintah, BPS, dan masyarakat, Pemkab Banyuasin optimis wajah pembangunan ke depan akan semakin tepat sasaran dan berkeadilan bagi seluruh warga.
