BUANAINDONESIA.CO.ID PALEMBANG– Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad, menegaskan komitmennya dalam mengawal aspirasi daerah pada Musrenbang RKPD Sumatera Selatan 2027 yang digelar di Griya Agung, Selasa (14/4/2026).
Kehadiran Joncik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumatera Selatan 2027 ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program pembangunan Kabupaten Empat Lawang masuk dalam prioritas pemerintah provinsi.
Forum yang dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, tersebut menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 melalui sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.
Joncik Muhammad menegaskan bahwa partisipasi aktif Empat Lawang dalam Musrenbang merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi, menyelaraskan program, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. Empat Lawang berkomitmen untuk terus maju menuju Empat Lawang Madani,” ujarnya.
Ia menjelaskan, prioritas pembangunan Empat Lawang ke depan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan sektor pertanian, serta pengembangan potensi lokal unggulan daerah.
Menurutnya, potensi besar yang dimiliki Kabupaten Empat Lawang harus dikelola secara optimal agar mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan kemandirian ekonomi daerah.
“Perencanaan pembangunan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat, sehingga program yang dijalankan tidak hanya administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata dan berkelanjutan,” tegasnya.
Joncik juga berharap berbagai usulan pembangunan dari Empat Lawang dapat diakomodasi dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan 2027.
Ia optimistis, melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan provinsi, Empat Lawang mampu menjadi daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
Kegiatan Musrenbang ini turut dihadiri oleh para kepala daerah, perwakilan instansi pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
