MURATARA, Buanaindonesia.com- Kantor camat Nibung, yang terletak di SP 9,Kelurahan Karya Makmur, Senin (15/2) sekitar pukul 09.00 WIB disegel dan nyaris dibakar massa. Penyegelan kantor tersebut dilakukan ratusan massa lantaran menuntut pembangunan pasar induk di Ibukota Kecamatan.
Tokoh masyarakat Kelurahan Karya Makmur, Herman Bugis mengatakan, masyarakat melakukan demo tersebut lantaran kesal dengan kebijakan Pemerintah yang merencanakan menempatkan pasar induk bukan di ibukota Kecamatan.
“Janji dari Pemerintah, dalam hal ini Camat bahwa 99 persen pasar induk akan ditempatkan di kelurahan Karya Makmur, namun nyatanya direncakana dibangun di Desa Sumber Makmur, “ungkapnya.
Ia mengatakan, selama ini beberapa pembangunan seperti perbankan, dan Sekolah Menegah Atas (SMA) juga dijanjikan di kelurahan, namun nyatanya dibangun di desa lain. Kami tidak mau lagi ditipu, dan Camat mengatakan tidak mengetahui bahwa akan dibangun pasar di SP7, namun anggota DPRD I Wayan Kocap saat ditanya sudah 3 kali memberitahu kepada Camat pembangunan pasar di SP7.
“Kalau pasar tidak dibangun di kelurahan, kami akan lakukan demo besar-besaran, “tegasnya.
Hal yang sama diutarakan Andre (33) bahwa ia mengancam akan melakukan demo besar-besaran apabila itu tidak direalisasikan. “Kami sudah medapat dukungan dari desa lain. Tadi massa hanya berasal dari 18 RT dari kelurahan dan jika tidak ditanggapi akan bertambah banyak lagi massa, “tuturnya.
Dilanjutkannya, tanah yang akan dijadikan lokasi pasar di Kelurahan Karya Makmur sudah dihibahkan oleh masyarakat, dan 20 Kepala Keluarga (KK) sudah merelakan bangunan tempat tinggal mereka untuk pasar tersebut.
“Lokasi pasar sudah disediakan seluas 2 hektar dan sudah digusur. Kenapa sudah digusur lokasinya, masyarakat sudah rela kehilangan tempat tinggal, nyatanya direncanakan dibangun tempat lain. Inilah yang menyebabkan masyarakat marah sehingga menyegel kantor camat, “jelasnya.
Selanjutnya sejumlah masyarakat, yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aparat Koramil mendatangi kantor DPRD Muratara atas undangan Wakil Ketua II DPRD Muratara I Wayan Kocap untuk melakukan diskusi diruang komisi II sekira pukul14.00 WIB.
I Wayan Kocap didampingi anggota DPRD, Taufik Anwar mengatakan menawarkan dua opsi kepada masyarakat atas tuntutan mereka.”Kita berikan opsi pertama, kami bersama disperindagkop akan menyampaikan kepada pak bupati dan akan diteruskan kepada kementrian perindustrian dan perdagangan terkait keinginan masyarakat bahwa pasar tersebut untuk dibangun di kelurahan,” katanya.
Dilanjutkannya, opsi kedua kalau memang pengajuan kepada kementrian tidak terpenuhi maka pihak DPRD Muratara akan menganggarkan pembangunan pasar tersebut di tahun 2017 dengan dana aspirasi dewan sebesar Rp. 5 Miliar, dan ditahun 2018 juga sebesar Rp. Miliar.
“Ditahun 2017 akan dianggarkan senilai Rp 5 Miliar dan ditahun 2018 juga Rp 5 miliar. Karena uang itu uang rakyat, harus dikembalikan dan digunakan untuk rakyat, ” pungkasnya.
Editor: Karnadi
