PALEMBANG, Buanaindonesia.com- KH Hasyim Muzadi, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), mengungkapkan beberapa kendala yang dialami pemerintah Joko Widodo (Jokowi) –Jusuf Kalla (JK), terkait penanggulangan gerakan paham radikalisme termasuk gerakan, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang sudah menjadi ancaman bagi Bangsa Indonesia
Menurut Hasyim Muzadi, Kendala dan kesulitan yang pertama masalah soal kewaspadaan nasional
“Penangkalan terorisme, radikalisme baru pada hilir bukan pada hulu. Hulunya sama sekali tidak tersentuh sehingga harus bersama ulama berkualitas dan harus dilindungi,” kata Hasyim, dalam sosialisasi, Aktualisasi revolusi melalui sosialisasi dan deklarasi Masyarakat Sumatera Selatan Menuju Indonesia yany berdaulat, mandiri dan berkepribadian di Griya Agung, Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumsel, Senin, 11 Mei 2015.
Kendala yang kedua menurut KH Hasyim, Untuk menangkal dan menangani radikalisme tidak hanya tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Namun, juga para ulama dan umarok yang ada di Indonesia.
“Kedua, saya mau bukan polisi yang mengantisipasi dan mencegah tumbuhnya radikalisme di Indonesia, Ulama dan umarok untuk mengantisipasi munculnya gerakan radikalime,” ujarnya.
Di sisi lain, penegak hukum tidak bisa sembarangan menangani orang-orang yang terlibat paham radikalisme tanpa ada payung hukum. Sebab hal itu bisa bersinggungan langsung dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
Dia berharap ulama dan umarok secara proaktif ikut dilibatkan dalam penanggulangan gerakan radikalisme
“Ulama kita yang sebenarnya harus diikutkan, dalam penanggulangan pencegahan radikalisme, dam harus diberi informasi. Perkembangan radikalisme,” pungkasnya. (Wardoyo)
