PALEMBANG, Buanaindonesia.com- Rapat paripurna istimewa VI DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Anggota V BPK RI Dr Moemahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA. menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Sumsel tahun anggaran 2014 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Predikat WTP yang diraih oleh Sumsel merupakan raihan laporan keuangan yang tertinggi yang pernah di dapat, dan penyerahan LHP dilakukan bersamaan dengan umat muslim sedang menunaikan ibadah puasa dan penghargaan ini merupakan berkah tersendiri.
Rapat paripurna istimewa VI DPRD Sumsel di gedung DPRD Sumsel, Selasa (23/6). Rapat paripurna istimewa di pimpin oleh Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas
Serta unsur pimpinan lainnya yaitu, H Chairul S Matdiah, Muhammad Yansuri, Nopran Marjani, dan anggota DPRD Sumsel, sedangkan dari pihak eksekutif hadir Gubernur H Alex Noerdin, Wakil Gubernur H Ishak Mekki, dan seluruh pejabat serta kepala dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel, serta hadir perwakilan BPK Sumsel dan perwakilan BPKP.
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengucapakan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumsel yang telah melaksanaan pemeriksaan pada Pemerintah Propinsi Sumsel, dan Sumsel mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.
“Pertahankan, karena mempertahan suatu prestasi akan lebih sulit,” kata Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, Selasa (23/6)
Dia menambahkan,akan melakukan pendampingan, ini merupakan modal kita semua untuk menuju target jauh kedepan Asian Games 2018.
Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas mengatakan pembukaan rapat paripurna istimewa VI mengatakan, rapat ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara BPK RI dengan DPRD Sumsel pada tanggal 10 Oktober 2010 yang lalu.
Dimana menurut Giri tujuannya adalah untuk lebih mengefektifkan hubungan kerja anatara BPK RI dan DPRD dalam rangka pelaksanaan penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPRD Sumsel
Menurutnya hasil pemeriksaan BPK RI merupakan identifikasi masalah, analisis dan evaluasi atas pengelolaan keuangan, hal ini dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan Negara.
Giri berharap dengan telah di terimanya LHP, maka pihak DPRD dan Gubernur Sumsel dapat membahas raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014.
Sedangkan Anggota V BPK RI Dr Moemahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA. memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Sumsel dan jajaran, pimpinan dan anggota DPRD atas kesediaan dan dukungan kepada perwakilan BPK untuk mengadakan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2014.
“Walaupun pada tahun-tahun sebelumnya predikat yang di raih baru pada tingkatan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan Pemerintah Sumsel, tetapi Gubernur beserta jajaran dan Ketua DPRD dan anggota dengan bekerja keras untuk membenahi laporan keuangannya, sehingga akhirnya pada LHP atas LKPD tahun anggaran 2014 Sumsel berhak mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ” kata Anggota V BPK RI (ADV/P)
