BUANAINDONESIA.CO.ID, BANYUASIN – Di atas lahan yang seharusnya mulai berdenyut dengan aktivitas ekonomi warga, Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa, justru berdiri bisu. Tidak ada deru mesin, tidak ada dentang palu, apalagi lalu lalang pekerja. Proyek yang digadang-gadang jadi tumpuan harapan baru bagi masyarakat desa itu kini mandek total.
Padahal, tenggat penyelesaian sudah di depan mata: Agustus 2026. Waktu terus berjalan, tetapi janji manis penguatan ekonomi warga seolah ikut tertahan bersama tiang-tiang bangunan yang terbengkalai.
Kepala Desa Pulau Harapan, Kailani, S.H., tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Saat ditemui di ruang kerjanya, raut wajahnya menyiratkan kecemasan atas nasib proyek nasional yang kini menggantung tersebut.
”Kami sangat berharap pembangunan ini segera dilanjutkan. Manfaatnya betul-betul dinantikan oleh warga kami,” ungkap Kailani dengan nada prihatin, Senin (27/7/2026).
Menelusuri pemicu tersendatnya proyek ini, Kailani membeberkan fakta lapangan yang cukup mengejutkan. Dari informasi yang ia terima, hampir seluruh paket pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Sembawa ternyata diborong oleh satu nama pelaksana yang sama, yakni yang berinisial Bn.
Kondisi “satu pundak menanggung banyak beban” ini diduga kuat menjadi biang kerok melambatnya pengerjaan di Pulau Harapan. Pekerjaan yang terlalu menumpuk pada satu pemborong membuat ritme pembangunan kedodoran.
Kritik tajam pun berdatangan dari warga. Sepriadi Pratama, salah seorang tokoh muda setempat, menyuarakan kekesalannya atas dugaan monopoli vendor dalam proyek vital ini. Ia menilai ada yang tidak beres dalam penunjukan kontraktor sejak awal.
”Jangan sampai kepentingan masyarakat banyak dikorbankan hanya karena proyek ini dipusatkan pada satu pemborong,” cetus Sepriadi dengan nada tegas.
Sepriadi juga mendesak adanya keterbukaan informasi. Warga, menurutnya, berhak tahu berapa sebenarnya besaran anggaran yang dikucurkan, bagaimana proses lelangnya, hingga seperti apa sistem pembayaran kepada pelaksana.
”Kontraktor yang ambil poyek sebesar ini mestinya punya modal dan kemampuan teknis yang memadai. Kalau kapasitasnya tidak sebanding dengan banyaknya paket poyek yang diambil, ya akhirnya seperti ini, rakyat yang dirugikan karena pengerjaannya molor,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, suasana di lokasi poyek Desa Pulau Harapan masih sepi bak gubuk tak berpenghuni. Warga kini hanya bisa berharap pemerintah daerah turun tangan melakukan evaluasi total. Mereka tak ingin impian memiliki gerai koperasi desa yang mandiri sirna begitu saja hanya karena kelalaian pelaksana poyek.
