LUBUKLINGGAU, Buanaindonesia.com – Rencana pembukaan pintu air DAM yang dilakukan oleh tim irigasi dari Kabupaten Musi Rawas (Mura), di DAM 1 BK 1 Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Rabu (23/9) sekitar pukul 09.30 WIB nyaris ricuh. Hal ini karena dihalangi oleh puluhan warga setempat.
Penjaga pintu air DAM 1 BK 1, Apin mengatakan bahwa ia pada intinya bukannya menghalangi tim yang hendak membuka pintu air, tapi seharusnya ada pemberitahuan kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau terlebih dahulu.
“Tim dari Mura itu tidak memiliki izin untuk membuka pintu air, makanya saya halangi karena ini adalah tugas dan tanggung jawab saya. Kebetulan warga sekitar disini juga ikut mencegahnya jadi sempat memanas karena tim dari Mura ngotot untuk membukanya. Jangankan dari dinas PU, lurah Siring Agung juga tidak tahu akan adanya pembukaan pintu air,” jelas Apin.
Pemaksaan pembukaan pintu air dari tim Irigasi Mura, karena mereka mengira DAM yang baru direhap tahun 2012 lalu tersebut tidak memiliki izin. Padahal sambung Apin, DAM itu ada izinnya begitu pula dengan penempatan dirinya sebagai penjaga.
Dijelaskannya, sedikitnya ada lima wilayah yang menggantungkan sawah dan kolamnya dari air BK 1, antara lain Desa Tanah Periuk, Kelurahan Eka Marga, Siring Agung dan Moneng Sepati. “Sekitar 850 hektar sawah yang dialiri air dari bendungan BK 1 ini. Jangankan sawah di Mura yang notabene wilayah hilir bendungan, di hulu ini saja sekitar 200 hektar sawah yang mengalami hal yang sama. Jika pintu air bendungan itu dibuka, artinya kekeringan sawah di Lubuklinggau akan semakin meluas. Intinya saya hanya menjalankan tugas sebagai penjaga pintu air, perintah atasanlah yang saya jalankan,” jelasnya.
Diketahui ketinggian bendungan yang membuat nyaris terjadi kericuhan itu hanya setinggi 80 centimeter.
Hal senada juga disampaikan oleh warga setempat, Beni yang menolak adanya pembukaan DAM dari tim Kabupaten Mura. Namun karena petugas Sat Pol-PP Mura bersikeras untuk membuka pintu DAM, sehingga membuat warga menjadi emosi sehingga nyaris terjadi perkelahian.
“Tadi hampir ribut, dikarenakan Pol-PP dan PNS dari Mura berkeras untuk membuka pintu dam. Jangankan untuk Mura, pengairan di wilayah Siring Agung saja tidak teraliri seluruhnya, sebab sebab rehab yang dilakukan beberapa tahun lalu adalah produk gagal,” ucap Beni secara tegas.
Ditambahkannya, kehendak dari para petani yang ada semestinya sebelum bendungan dibuka, dilakukan peninjauan di sawah-sawah yang ada. Jangan sampai ribuan sawah di Musi Rawas yang kering itu tidak seluruhnya dapat terjangkau air. “Jangan sampai pembukaan pintu DAM ini tidak menyelesaikan masalah di Mura, malah menambah persoalan baru yakni meluasnya kekeringan di Lubuklinggau,” tambah Beni.
Pantuan di lapangan, setelah kejadian itu tim Irigasi Kabupaten Musi Rawas kembali ke Kecamatan Tugumulyo, namun sekitar pukul 10.30 WIB rombongan tersebut menuju Kantor Lurahan Siring Agung untuk diadakan rapat dengan Pemerintah Lubuklinggau dan masyarakat.
Tim irigasi Mura yang terdiri dari Asissten II Syaiful Ibna, kadis Peternakan dan Perikanan Bambang Hariadi, PU Pengairan Nito Maphilindo, Kepala Badan Ketahanan Pangan Heryanto, Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura…, Balai Besar Wilayah Sungai Tubagus…,Camat Tugumulyo…. Turut hadir juga Danramil 406/08/Kota Lubuklinggau, Kapten Inf Hutauruk serta pemerintah setempat.
“Saat ini kita ini kekurangan air, untuk mengatur air yang kurang inilah yang susah sehingga tadi hampir terjadi kericuhan. Hendaknya penolakan pembukaan pintu DAM 1 BK 1 tadi disampaikan secara santun untuk menghindari bentrok fisik,” kata Syaiful Ibna mengawali rapat tersebut.
Dalam hal ini pembukaan pintu air yang akan dilakukan karena petani dan pemilik kolam ikan membutuhkannya, belum lagi ditambah ancaman fuso pada ribuan hektar sawah di Musi Rawas.
Namun sayangnya rapat tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan untuk tim Irigasi Mura, karena pintu Dam 1 BK 1 tetap tidak dibuka alias gagal. Tapi Syaiful Ibna menolak bahwa itu kegagalan dari tim untuk menyelamatkan ribuan sawah yang kekeringan.
“Bukan gagal tapi kurangnya koordinasi dari Pemerintah Lubuklinggau kepada pihak kelurahan dan warga. Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan koordinasi kepada pihak terkait,” terangnya.
Editor : Juan
