MURATARA, Buanaindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Muratara diminta oleh masyarakatnya untuk melakukan penertiban terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Rupit.
Selain pemerintah, Devi Suhartono juga mendesak DPRD Muratara, Polsek Rupit dan Koramil Rupit untuk menertibkannya. Desakan tersebut tentunya sangat beralasan, dirinya sebagai warga Kecamatan Karang Dapo mengaku sudah sangat sering tidak mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, karena kehabisan.
“Bagaimana premium tidak cepat habis, kalau yang pembeli yang didahulukan oleh pihak SPBU yang menggunakan jeriken dan tanki modifikasi. Sedangkan untuk membeli dipengecer selain harganya lebih mahal ditambah lagi ukuran literannya kurang. Kami sangat dirugikan,” tegas Devi Suhatono, Jumat (13/11).
Peristiwa pengisian jerigen dan tanki modifikasi dari pihak SPBU sudah lama dilakukan, bahkan diantara pegawai pengisi BBM sudah saling koling. Hal ini karena pembeli tersebut selalu memberikan uang bonus, atau semacam tips.
“Kami harapkan pihak-pihak terkait seperti Bupati, Polsek Rupit, DPRD dan koramil untuk mengeluarkan surat pembelian dari Disperindagkop Muratara, karena seperti di Musi Rawas, para pembeli yang menggunakan jeriken tidak akan dilayanai oleh SPBU kalau tidak memiliki surat pembelian tersebut. Kalau tidak ada ketegasan dari Pemerintah maka yang paling dirugikan adalah masyarakat,” pungkas Devi.
Editor : Juan
