BUANASUMSEL.COM, PALEMBANG – Serikat Pedagang Kaki Lima (SPKL) memparakarsai diskusi dengan tema “nasib pedagang kaki lima” di Hotel Ve, jalan Mayor Ruslan. Sabtu (04/02/2017).
Dalam Fokus Group Diskusi (FGD) dimoderatori Syafran Suparno. Banyak keluh kesah tentang ketidak berpihakan pembuat kebijakan kepada PKL. Salah satinya Arham (50), salah satu PKL seputaran pasar 16 Ilir. Ia mengeluhkan banyaknya pungutan yang menjadi bebannya sehari hari. Mulai dari pungutan Preman, Petugas Kebersihan, Oknum Pol PP hingga perangkat RT setempat.
“Kami ini bukan untuk kaya tapi untuk nyambung hidup. Tak mungkin kami bangun gedung dari berdagang di kaki lima,” ujarnya mengeluarkan keluh kesah.
Arham juga mennyampaikan, jika Oknum Pol PP harus dibayar. kalau tidak, mereka tidak boleh jualan.
“Pol PP harus dibayar, agar tak kena usir. Sehingga membuat para pedagang harus kucing-kucingan dengan Pol PP jadi seperti preman berseragam,” ungkap Arham.
Arham menghimbau kepada Pemerintah Kota Palembang untuk mengkoordinir para pedagang kaki lima dengan lebih manusiawi agar tertib dan tidak liar.
“Tolong berilah kebijakan kepada kami dengan dasar kemanusiaa untuk Pedagang Kaki Lima. Kami minta di koordinir,” pintanya.
Pada kesempatan yang sama, Dosen Senior Fisip UIN Drs. H. Wijaya M.Si. Phd, menilai Pemerintah Kota Palembang menganggap kehadiran PKL dipasar-pasar dilihat dalam dua Aspek. PKL bagaikan Musuh dan susah diatur.
“Pertama PKL kadang dianggap sebagai musuh, kedua PKL kadang susah di atur. Padahal UMKM lah yang menjadi penopang ekonomi kota Palembang dalam menumbuhkan ekonomi, untuk itu Pemerintah harus sadar dan berbenah,” jelasnya
Sementara itu, Ketua Pelaksana, Eka Syafrudin Zen mengatakan, tahun-tahun ini Kota Palembang mempunyai banyak problem, khususnya mengenai PKL. Banyaknya kebijakan yang tidak pro terhadap pedagang.
“SPKL FGD menilai banyak kebijakan Pemerintah Kota Palembang tidak berpihak kepada PKL. Maka dari itu Perlu adanya kepastian Nasib PKL yang ada di Palembang ini,” ujarnya
Editor : Juansyah
