Terungkap dalam Sidang Pansus Angket DPRD, Mutasi 193 Pejabat di Sulsel Melanggar

3.561 dilihat
Sidang hak angket DPRD Sulsel terhadap Gubernur Sulsel, Selasa, 9 Juli 2019

BUANAINDONESIA.CO.ID, MAKASSAR – 
Proses mutasi 193 pejabat di lingkup pemerintahaan Provinsi Sulsel diyakini bermasalah oleh mantan Sekretaris Kepala BKD Sulsel, Lubis saat dicecar pertanyaan oleh legislator setempat.

“Saya tak pernah melihat SK dan yang mau diparaf tidak ada,” akunya menjawab pertanyaan anggota pansus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amran Aminullah.
Menurut Lubis, dirinya berkeyaninan proses tersebut melanggar mekanisme yang ada.

“Apakah mutasi dari Gubernur dan Wakil Gubernur itu melanggar?,”kejar Amran Aminullah. Setelah terdiam sejenak, Lubis kemudian melontarkan pernyataan tegas.

“Saya kira melanggar,”imbuh Lubis.
Salah satu poin penting yang dibahas terkait kontroversi pelantikan 193 pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemrov Sulsel dengan surat keputusan Wagub.

Kontroversi karena tanpa melalui penilaian oleh Tim Penilai Kinerja dari BKD.
Lubis menegaskan dirinya sama sekali tidak dilibatkan dalam proses mutasi hingga pelantikan tersebut. Karenanya Lubis menilai mutasi ratusan pejabat itu tidak memenuhi syarat dari segi kepangkatan untuk menduduki jabatan barunya.

Bahkan ketika menjawab pertanyaan dari anggota pansus lainya, Andi Mangunsidi Massarampi dari Partai Gerindra tentang adanya kemungkinan indikasi KKN dalam proses tersebut, Lubis langsung menjawabnya dengan sigap.

“Ada indikasi,” tegas Lubis.