4 Pejabat Sulsel Dihadapkan pada Pansus Angket

6.679 dibaca
Kadir Halid

BUANAINDONESIA.CO.ID, MAKASSAR – Empat Pejabat Sulsel dihadapkan pada Pansus Angket Pelaksanaan Hak Angket DPRD Sulsel terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dijadwalkan dimulai hari senin tanggal 8 Juli 2019 besok di Lantai 8 Gedung DPRD Sulsel jalan Andi Pangeran Pettarani Kota Makassar, dengan agenda pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di level provinsi.

Menurut rencana (4 empat) orang pejabat akan dihadapkan pada Panitia Khusus (Pansus) Angket, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Abdul Hayat Gani, Pelaksana Tugas Sekda Tautoto Tanaranggina, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Asri Sahrun Said, dan Kepala Biro Hukum & HAM Provinsi Sulsel Muhamad Reza.

Politisi Partai Golkar Sulsel, yang juga merupakan inisiator dan Ketua Tim Hak Angket DPRD Sulsel Kadir Halid yang dihubungi Buana Indonesia membenarkan rencana pemeriksaan tersebut.

“Iya Benar,” tulisnya dalam pesan singkat hari Minggu (7/7/2019).

Mengenai kepastian kehadiran 4 orang pejabat tersebut sudah dikoordinasikan pihak Sekretariat Dewan dan diharapkan dapat memenuhi panggilan yang sudah dikirimkan.

Keempat nama yang dipanggil di hari pertama ini, sedianya bukan tanpa alasan. Mereka dipilih, kata Kadir, lantaran diduga mengetahui kontroversi penerbitan surat keputusan wakil gubernur Sulsel, dalam pelantikan 193 pejabat lingkup pemerintah Sulsel. Serta mutasi yang dilakukan baik itu berasal dari Kabupaten Bone dan Bantaeng.

Dia mengingatkan, sesuai aturan, tim panitia hak angket memiliki wewenang untuk melakukan panggilan sebanyak tiga kali. Namun jika tidak diindahkan, pihaknya akan melakukan pemanggilan paksa.
Secara keseluruhan ada 30 pejabat yang akan dimintai keterangan dalam proses sidang Pansus Angket. Seluruhnya sudah dijadwalkan, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pansus Hak Angket juga akan meminta bantuan sejumlah tim ahli. Mulai dari Komisi ASN, perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dirijen Otonomi Daerah (Otoda), ahli tata negara, ahli hukum, dan ahli pemerintahan.
Karena mereka ini yang tahu. Dasar hukum mereka yang memahami. Misalnya di pemerintahan, bener gak apa yang dilaukan Gubernur sudah sesuai aturan menurut versi ahli pemerintahan atau ahli tata negara?,” jelasnya.