Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tidak mau mengomentari lebih jauh permasalahan saling klaim tapal batas Tegal Binangun, Plaju Darat dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin. Hanya saja, upaya baik Gubenur Sumatera Selatan (Sumsel) akan ditunggu, agar permasalahan clear.
Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Palembang Shinta Raharja mengatakan tidak ingin berspekulasi tentang hal ini sebelum adanya mediasi dan duduk bersama.
“Nanti setelah ada mediasi baru bisa kami berikan informasi lebih jauh soal tapal batas ini, saat ini belum,” singkat Shinta, Senin 4 Mei 2015
Sebelumnya, Shinta mengatakan upaya mediasi dan duduk satu meja harus ada kedewasaan semua pihak. Pemko Palembang pada dasarnya sangat mendukung hak-hak masyarakat. Namun titik koordinat batas wilayah masih saling klaim dan belum ada titik temu.
Shinta juga pernah menjelaskan di kawasan Kenten Laut ada SMA Negeri 14 yang dibangun dan dikelola Pemerintah Kota Palembang hingga saat ini dinikmati tidak hanya warga Palembang. Namun hingga saat ini tidak ada yang dipermasalahkan.
Pemkot Palembang sendiri sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat Plaju Darat. Nantinya permintaan dan masukan masyarakat akan disampaikan dan diperjuangkan melalui pertemuan mediasi yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Sumsel.
Seperti diketahui dalam pertemuan dengan masyarakat Tegal Binangun belum lama ini, Plt Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan sangat mengerti dengan kondisi masyarakat dan akan mengupayakan semaksimal mungkin mempertahankan batas wilayah.
Apalagi rencana perluasan lahan untuk pembangunan waduk air bersih sebagai sarana air minum perkotaan menjadi prioritas pembangunan. Pihaknya sendiri akan mengusulkan tapal batas ini dari banyak sisi, termasuk kelangsungan sosial dan ekonomi sekitar 12.000 warga yang ada di lokasi. (EP)
