LAMPUNG, Buana Indonesia- Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, membongkar praktik calo penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Lampung. Wamenkumham, menyebutkan 11 korban sudah terdata di Lampung. “Tidak tertutup kemungkinan jumlah itu masih akan bertambah. Untuk Nilai uang yang disetorkan kepelaku, berkisarRp 25 juta hinggaRp 200 juta” Ujar Denny Di kementrian Hukum dan Ham lampung.
Denny Indrayana, langsung melakukan pemeriksaan pada oknum Kanwil Hukum dan HAM Lampung, yang diduga kuat melakukan percaloan CPNS, di Lampung, Senin (3/9). Diduga jumlah korban percaloan ini lebih banyak dari pada yang diakui pelaku.”Proses belum selesai, tapi setiap temuan kami tindak lanjuti dan sanksi tegas pasti dijatuhkan,” kata Denny
Bila terbukti ada pegawai kementeriannya yang masuk melalui jasa percaloan, imbuh dia, pemecatan akan dilakukan. Untuk Oknum terduga pelaku percaloan adalah pasangan suami istri. Keduanya bekerja di lingkungan Kanwil Hukum dan HAM Lampung. Inisial mereka adalah AA dan IS. Di depan Wamenkum ham, merekan hanya mengakui menawar kan ‘jasa meloloskan menjadi pegawai’ pada tujuh orang. Nilai uang yang disetorkan mencapaiRp 805 juta, dengan setoran antara Rp 100 juta sampai Rp 200 juta per korban.
Hasil investigasi dari wakil metri tersebut, mendapatkan sekurangnya 14 nama sudah menggunakan jasa mereka. “Dengan bukti tak terbantah,” ujar Wamenkumham. Dalam pemeriksaan, kedua oknum juga mengungkapkan dugaan keterlibatan pihak lain dalam jasa percaloan itu. Wamenkum dan Ham bambelarjani semua temuan akan didalami dan ditindak lanjuti. Dia berharap masyarakat yang memiliki informasi tentang praktik percaloan CPNS, terutama terkait KementerianHukumdan HAM, melaporkan nya keKanwil Hukum dan HAM terdekat.
Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan melalui jejaring media. Pelaku teridentifikasi, sanksi administrative dan pidana disiapkan.”Saya langsung ke Lampung, karena penting untuk segera mengambil tindakan dan memberikansanksitegas,” ujarWakilMenteriHukumdan HAM, DenyyIndrayana, di Lampung.Pelaku adalah oknum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, masih dikembangkan kemungkinan keterlibatan pelaku lain.
Denny mengatakan langkah cepat dan tega ssegera diambil terkait komitmen penerimaan pegawai dikementeriannya bebassetoranmaupuntitipan.Sanksi administratif dan pidanaakan dijatuhkanun tuksetiap pelanggaran komitmen itu. “Sanksi tegasa dalah pesan untuk public dan pegawaikementerian, untuktak coba-coba bertransaksi di penerimaan CPNS,” tegas dia. Laporan perserta makorban masuk keakun twitter Denny, dua pekanlalu. “Langsung kami follow up, dan sah didapatkan bukti takterbantah,” ujarWamenkumham.
Di wilayah lain, Wamenkum ham melalui pengaduanTwitter juga mendapatkan informasi tentang praktik percaloan CPNS yang telah mengakibatkan banyak korban menyetor uang dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Wamenkum ham menegaskan bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman lebih berat. Dia tidak hanya mengabaikan kebijakan tegas yang telah digariskan pimpinan Kementerian Hukum dan HAM. “Kecuali berhasil menjadi justice collbaborator, sanksi minimal yang akan diterima pegawai maupun pejabat yang terlibat praktik percaloan CPNS adalah pemecatan, di samping pidananya yang terus berlanjut,” tutur Wamenkumham.
Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen penerimaan pegawai di lingkungannya pada 2012 harus bersih dari suap dan titipan. Pengawas dari luar dilibatkan, termasuk Ombudsman RI, Indonesian Corruption Watch (ICW), danperguruan tinggi.Seleksi CPNS kementerian ini akan masuk tahap tes tertulis, pada 8 September 2012.
Disamping system pelaporan melalui pengawas Kemenkum ham juga membuka hotline SMS Penerimaan CPNS melalui nomor 08170003489. (sumber Kementerian Hukum dan HAM RI)
