BANYUASIN, buanaindonesia.com- Miliaran dana transportasi Pilkada untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Banyuasin, diduga lenyap. Hal itu terungkap saat rapat komisi I DPRD Banyuasin dengan PPS,PPK, dan sekretaris KPUD Banyuasin, Selasa (29/10/13).
Indra, salah seorang PPS Desa Rantau Bayur mengakui, dana transport selama delapan bulan bekerja hanya dibayar dua bulan. “ada enam bulan lagi yang belum dibayar” katanya
Yang harus dibayar Dalam sebulannya Rp 1,8 juta perbulan, “tapi yang dibayarkan ke kami hanya dua bulan, yakni Maret dan Mei,” tambahnya yang di iyakan oleh puluhan anggota PPS.
Hal serupa juga dikatakan oleh Junaidi anggota PPS dari Kelurahan Kenten Talang Kelapa. Menurutnya profesi sebagai PPS telah dilakoninya sejak tahun 90an dan baru kali ini dana transport tidak dibayarkan setiap bulan. “Seharusnya uang transport itu diberikan setiap bulan,” katanya.
Sementara itu ketua Komisi I DPRD Banyuasin Suistiqlal mengatakan, dari hasil keterangan PPS dan PPK dapat disimpulkan terjadi pemotongan dana PPS. Diduga pemotongan itu terjadi di 304 PPS se Banyuasin. “Bila dikalikan 304 desa jumlahnya bisa miliaran,” ungkapnya.
Namun, Dia mengimbau kepada para anggota PPS dan PPK agar permasalahan itu bisa diselesaikan secara musyawarah, jangan sampai ada yang dirugikan. “Kalau bisa masalah in cukup diselesaikan di sini, jangan sampai mencuat ke ranah hukum,” tandasnya
Terpisah PLT Sekretaris KPUD Banyuasin Hendrik saat dimintai komentar terkait hal ini dikantornya mengatakan bahwa dirinya tak bisa berkomentar “kalau bicara masalah itu, saya dak bisa komentar, karna permasalahan itu saya tidak ikut serta dalam pengelolaaanya, sebab saya waktu itu saya masih stap biasa” ucapnya jum’at (01/11)
Dikatakanya bahwa. Dana transportasi tersebut berasal dari dana APBD Banyuasin yang dikelola oleh sekretaris dan bendahara yang lama, sehingga yang punya hak untuk menjawab mengenai permasalahan itu adalah sekretaris dan bendahara yang lama “sebaiknya tanyakan ke Sekretaris dan bendahara yang lama” tukasnya.(cr*)
