DPRD Sumsel Dapil I Saat Reses Minta KPU dan Bawaslu Gencar Sosialisasi Pencoblosan

16.632 dibaca
DPRD Sumsel Dapil I berkunjung ke KPU Kota Palembang

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Daerah Pemilihan I. Meliputi  Seberang Ulu I, Kertapati, Seberang Ulu II, Plaju, Bukit Kecil, Gandus, Ilir Barat I dan Ilir Barat II.

Reses Tahap I, 6 – 11 Maret 2019. Koordinator Reses Dapil I. Hj RA Anita Noeringhati, anggota DPRD Sumsel dari daerah pemilihan  Dapil I, menyambangi,  KPU Kota Palembang  dan  Bawaslu Kota Palembang, serta di IB I,

Dikatakan,  anggota DPRD Sumsel Dapil I, H.Chairul S Matdiah, SH, MH,Kes, R.A, Anita Noeringhati, SH., MH, Usman Effendi, SH., M.Hum, Ir.H.Sujarwoto, H. Kartak, Sas, SE dan Mgs Syaiful Fadly.

Saat reses KPU Kota Palembang,  jumlah pemilih Kota Palembang untuk pemilu 17 April 2019 sejumlah 1,126.077 jiwa dengan jumlah TPS 4805 TPS dengan petugas per TPS sejumlah 61 orang terdiri dari saksi 52 orang ( 16 Partai, 33 DPD, 2 presiden) 7 petugas KPPS dan 2 Linmas jadi 1 unit tenda per TPS di isi 61 orang.

Anggota DPRD Sumsel, dapil I saat reses berkunjung ke KPU Kota Palembang

Ada beberapa daerah yang dianggap rawan, daerah Perairan (kelurahan pulokerto Gandus), Kemas Rindo tidak bisa ditempuh dengan mobil daerah Bukit Baru, Kertapati dan Karya Jaya.
Ada beberapa catatan  yang disampaikan DPRD Sumsel Dapil I, saat ke KPU dan Bawaslu Kota Palembang.

“Minta  Penyelengara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu agar bisa profesional dan menjaga lembaga agar Independen dan tidak masuk ke politik praktis,” kata Syaiful Fadli, Anggota DPRD Sumsel dari Partai Keadilan Sejahtera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara.

“Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017, di mana Bawaslu, Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Maka hendaknya Bawaslu bisa Melakukan Tugasnya denga profesional mungkin,” katanya.

Politisi PKS ini, mendesak Bawaslu untuk merespon laporan masyarakat akan keterlibatan ASN yang diduga diarahkan ke salah satu calon dengan mengerahkan pejabat pemerintahan baik tingkat kecamatan sampai kelurahan.

Dikatakan, hal tersebut bertentangan dengan yang diatur dalam aturan tenntang netralitas ASN dimana nantinya, ASN yang tidak menaati hal itu dikenakan sanksi.

Keberpihakan ASN dapat dikenai sanksi berupa penundaan kenaikan gaji atau pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur soal sanksi.

Ditegaskan, Syaiful, minta KPU Palembang dan Bawaslu Palembang agar lebih banyak melakukan sosialisasi pencoblosan kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya suara yang tidak sah serta dengan adanya sosialisi bisa mengurangi terjadinya golput.

Suasana saat reses di Dapil I

Selain itu, ditempat terpisah, DPRD Sumsel saat reses juga  menerima banyak keluhan dan masukan yang ada di dapilnya. Diantaranya   naiknya  harga gas  di kota Palembang  mencapai dua kalilipat.

Sebelumnya, harga  gas hanya Rp2700  perkubik, sekarang naik menjadi  Rp7100 perkubik gas. (ADV)