BUANAINDONESIA, SUMSEL- Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru (HD) hadir acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sumsel. Sebelumnya dijabat oleh Harry Purwaka diserah terimakan kepada Andri Yogama.
Orang nomor satu di Sumsel menyampaikan apresiasinya kepada Harry Purwaka yang saat ini dipromosi sebagai Kepala Auditorat II C BPK RI.
Menurutnya, selama memegang amanah sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Sumsel, Harry Purwaka telah banyak membantu Pemprov Sumsel dalam penyelenggaraan keuangan daerah. Terbukti, sejumlah daerah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan pemeriksaan keuangan.
“Opini WTP itu bisa dicapai karena adanya bimbingan dari BPK dalam pengelolaan keuangan,” kata Herman Deru disela Sertijab yang digelar di Kantor perwakilan BPK RI Sumsel, Selasa 6 September 2022.
Masih kata HD, kepemimpinan Harry Purwaka, Sumsel sedang dilanda situasi cukup darurat akibat wabah COVID-19. Dimana, recofusing anggaran harus dilakukan untuk mengatasi pandemi
“Memang sempat terjadi perlambatan dalam pelaksanaan RPJMD akibat pandemi. Tapi karena bimbingan BPK ini, kondisi tersebut dapat diatasi,” paparnya.
Dikatakan bimbingan BPK RI merupakan navigasi untuk pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keuangan.
“Untuk itulah, kedepan kami sangat menginginkan penyelenggaraan keuangan ini semakin akuntable, transparan dan sesuai regulasi yang ada. Bimbingan BPK ini masih terus kami harapkan,” paparnya.
Diketahui, sertijab dihadiri oleh Pimpinan VII BPK RI Hendra Susanto. Hendra mengharapkan, sertijab tidak hanya menjadi seremoni, tapi juga dapat melanjutkan keberlangsungan penyenggaraan keuangan.
“Semoga ini menjadi komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang baik,” katanya.
Masih kata HD, Sertijab juga merupakan bentuk penyegaran bagi pimpinan BPK. “Ini merupakan tantangan tersendiri bagi pak Andri Yogama. Karena Sumsel ini wilayah yang besar dengan APBD yang besar juga. Semoga amanah ini bisa dilakukan dengan baik,” terangnya.
Dijelaskan, adanya pemeriksaan yang dilakukan BPK di daerah merupakan bentuk kerjasama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik.
“Prinsipnya, pemeriksaan ini bertujuan untuk membuat pengelolaan keuangan menjadi baik. Hasil dari pemeriksaan ini kita berikan rekomendasi agar program pemerintah yang telah direncanakan pemerintah menjadi terarah, efektif dan efisien,” (Rel/Hms/Ward)
