BUANAINDONESIA.CO.ID, BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini Dinas Sosial Kota Banda Aceh harus menggandeng para praktisi serta akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Banda Aceh untuk merumuskan kembali indikator tingkat kemiskinan sebagai acuan dalam berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan. Senin, 13 November 2017.
Dalam hal ini Ismawardi menyatakan, indikator kemiskinan yang objektif dan terukur, pemerintah Kota Banda Aceh idealnya harus memiliki dasar atau acuan yang jelas dalam menentukan sasaran program
“‘ Hingga saat ini masih ada perbedaan indikator kemiskinan, baik dari versi Kementerian Sosial (Kemensos), Bank Dunia, Badan Pusat Statistik (BPS), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).” ungkapnya.
Menurutnya Pemerintah Kota Banda Aceh harus berinisiatif mengajak para peneliti dan pihak akademisi untuk mencari jalan tengah mengenai indikator kemiskinan yang dapat disepakati bersama yang mengedepankan nilai nilai kearifan lokal di Banda Aceh.
” Menurut pandangan saya indikator kemiskinan tidak hanya ditandai dengan rendahnya pendapatan. Kemiskinan juga dapat ditandai dengan tidak adanya kesempatan mencapai standar hidup tertentu seperti kecukupan pangan, kesehatan, keterlibatan dengan lingkungan sosial, penghargaan masyarakat, serta pendidikan yang memadai. Kita berharap penerapan indikator kemiskinan di kota banda aceh menjadi acuan pelaksanaan visi dan misi walikota dan walikota dalam bidang santunan kematian, santunan persalinan dan raskin. Saya berharap pemerintah kota banda aceh memiliki format yang jelas dan basis data yang berintergrasi dengan program pembangunan di sektor lainnya.” papar Ismawardi.
