
BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Upaya memberikan kepastian hukum bagi keluarga terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Garut melalui program Isbat Nikah Terpadu. Pelayanan tersebut berlangsung di Kantor Kecamatan Banyuresmi, Jumat (2/10/2026), dan mendapat peninjauan langsung dari Bupati Garut Abdusy Syakur Amin.
Program ini menyasar pasangan yang telah melangsungkan pernikahan secara agama, namun belum memiliki pencatatan perkawinan secara resmi. Melalui sidang isbat, pasangan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh penetapan hukum atas pernikahannya sekaligus menindaklanjutinya dengan pencatatan administrasi kependudukan.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menilai dokumen perkawinan memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan bagi anggota keluarga. Menurutnya, pernikahan yang tidak tercatat dapat menimbulkan kendala ketika keluarga membutuhkan dokumen resmi untuk berbagai keperluan.
“Ini akan merugikan kepada keluarganya dan juga nantinya status hukum kalau ada apa-apa, masalah waris, asuransi, dan lain-lain, itu juga akan berdampak,” kata Abdusy Syakur.
Untuk memudahkan masyarakat, pelayanan tersebut dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Garut.
Setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama, masyarakat dapat melanjutkan proses pembaruan data kependudukan. Dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat disesuaikan dengan status perkawinan yang telah tercatat.
Menurut Bupati, pola pelayanan terpadu seperti ini diharapkan dapat memangkas proses administrasi sekaligus membantu masyarakat menyelesaikan persoalan pencatatan perkawinan dalam satu rangkaian pelayanan.
Abdusy Syakur juga mengapresiasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut sebagai pihak yang menginisiasi program tersebut.
Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Garut Yayan Waryana mengatakan, pelayanan Isbat Nikah pada Oktober 2026 diperkirakan menjangkau lebih dari 100 pasangan.
Ia menyebutkan, program tersebut bukan kegiatan sesaat, melainkan akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah membantu masyarakat menertibkan administrasi perkawinan.
Sepanjang 2026, lanjut Yayan, lebih dari 200 pasangan telah mendapatkan fasilitasi melalui program Isbat Nikah yang dilaksanakan Pemkab Garut.
“Selebihnya kita akan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Garut, Ayip, menyampaikan bahwa sebanyak 61 pasangan tercatat mengikuti layanan sidang Isbat Nikah Terpadu pada pelaksanaan kali ini.
Melalui layanan tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya memperoleh pengesahan perkawinan, tetapi juga memiliki dokumen kependudukan yang tertib sebagai dasar untuk mendapatkan berbagai hak administrasi dan perlindungan hukum bagi keluarga.








