BUANAINDONESIA.CO.ID, PANDEGLANG – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando) Pandeglang menggelar Aksi unjuk rasa dibeberapa titik diantaranya Kejaksaan Negri (Kejari), Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Dindikbud) Serta di Depan Pendopo Bupati Pandeglang.
Kedatangan mereka untuk mempertanyakan Kasus Tunjangan Daerah (Tunda) Guru yang telah merugikan negara sampai 11,9 Miliar yang diduga membeku dan mengkristalkan dipihak Yudikativ (Kejari Pandeglang), Pasalnya menurut Kordinator Lapangan, Muklas Ade Putra proses trealisasinya dana Tunda yang berakibat pada kerugian negara tentunya melibatkan beberapa pihak selain Dindik, seperti Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD, Inspektorat, DPRD dan Bupati Pandeglang.
“Pasti mereka tau atau mungkin ikut terlibat sebagai mana tufoksinya masing-masing,” Kata Muklas, Rabu (7/6).
Seharusnya Pihak Yudikatif bisa menjerat dalang dari kasus tunda bukan hanya Pegawai Honorer, Pegawai Kebersihan, Piket Malam, Pegawai Jaringan ITC, Penerima Tamu, dan Pegawai kebersihan di ruangan Dindik Pandeglang saja, maka jelas kata Muklas, Kasus tunda dapat dinyatakan masif dan tersetruktur dengan sudah dipersiapkannya para kambing-kambing hitam yang dungu.
“Kami atas nama hak rakyat Pandeglang, yang telah menjadi Korban atas kebiadaban para koruptor, sehingga muncul pertanyaan dibenak kami, Kenapa pihak yudikativ tidak pernah punya nyali mengembangkan kasus tunda, dan mencari otak dan mengkikis habis orang-orang yang terlibat, sementara yang sudah menjadi tersangka dan di sidangkan, mereka hanya anak bawang, yang menjadi korban dari pimpinan mereka, sedangkan para gembongnya enak okang okang kaki di atas kursi jabatan. Sekali lagi kami minta kepada pihak penegak hukum segera menetaokan gembong koruptor Tunda tersebut,agar kepercayaan kami tidak krisis terhadap hukum dan aparat penegaknya,” Papar Muklas dalam orasinya
Sementara itu, Maman salah satu orator aksi meminta kepada Kejari Pandeglang untuk mengusut tuntas kasus tunda sampai menjerat otak dari semua ini,
” Bupati Pandeglang selaku orang nomor satu harus memberikan kemudahan kepada pihak yudikatif agar terciptanya pemerintahan bersih bersih dari koruptor, ” kata dia
“Jangan pernah berharap Pandeglang menjadi lebih baik, jika mental-mental koruptor tetap dan masih bersarang di Dindikbud pandeglang dan Pemerintahan Pandeglang, ” Tambahnya
