BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Bupati Garut H Rudy Gunawan menerima kunjungan kerja perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat yang diketuai oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Jabar Ameriza M Moesa, Asisten Direktur BI Tia Setia P, Pimpinan Wilayah 3 Bank Jabar Banten Nunung dan Pimpinan Cabang BJB Garut Maman Rukmana, sementara itu Bupati Garut didampingi oleh Asisten 2 bid perekonomian, Kepala BPKAD Garut, Kepala Diskominfo Garut, Pj. Kepala Bappenda Garut dan Kepala dishub Garut, bertempat di ruang Pameungkang Pendopo Garut, Jumat 5 Maret 2021.
Kunjungan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat di kabupaten Garut dalam agenda acara Audiensi Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah di Kabupaten Garut, Dalam kegiatan tersebut dilakukan jiga Pembahasan khusus terkait rekomendasi serta rencana pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital 2021.
Dalam sambutannya Bupati Garut mengatakan, ketertarikan apa yang diprogramkan oleh BI terkait transaksi non tunai di pemerintahan.
” Itu bisa diterapkan melalui PAD yang dimiliki seperti Parkir, KIR dan lain sebagainya, kalau untuk pengelolaan keuangan daerah kita semuanya sudah non tunai, tidak ada lagi yang di bayar langsung” kata Bupati Garut Rudy Gunawan.
Dikatakan Bupati, arahan sangat diharapkan dari BI Jawa Barat dan Bank BJB terkait bagaimana cara dalam rangka meningkatkan PAD itu bisa dilaksanakan melalui transaksi Non Tunai.
” Karena kami juga bisa meningkatkan melalui beberapa pasar, mungkin itu bisa dijadikan percontohan, meskipun itu sangat kecil, tapi itu bisa dilakukan” terang Bupati Rudy.
Hal yang berhubungan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik sambung Rudy, tahun 2021 di 42 kecamatan 421 desa dan 21 kelurahan sudah bisa terkoneksi tidak ada lagi yang blong spot.
” Kami menganggarkan cukup besar, contohnya di daerah purbajaya Peundeuy, sebagai daerah yang paling miskin di Garut, ada lagi daerah Gunung Jampang dan beberapa daerah lainnya, Alhamdulillah dari Purwajaya sekarang sudah bisa menelepon ke mana saja, tinggal bagaimana secara teknis digitalisasi itu secara khusus hal yang mengenai transaksi pemerintahan seperti apa, kami juga sigle akun di BJB yang menyangkut Kas daerah, dan yang kedua berhubungan dengan masyarakat, maayarakat yang memiliki kewajiban ke Pemda atau antar masyatakat melalui digitalisasi” ungkapnya.
Sementara itu Deputi kepala perwakilan BI Jabar Ameriza menyampaikan, di lingkungan BI Jawa Barat, BJB merupakan salah satu Bank Daerah yang paling terdepan di bidang digital.
” Dulu Bank Jatim, BJB ini perizinannya sudah paling lengkap, mulai dari uang elektronik, Kris, dari sisi ecquiring maupun iswing, kemudian baru baru ini juga BJB telah memiliki izin paiment getway, BJB bisa melakukan transaksi online antar sistem, misalnya dari Sistem pemda lgsg ke sisitem Bank, jadi saya rasa BJB ini termasuk yang paling terdepan” ucap Ameriza.
Yang jadi persoalan sambung Ameriza, BJB kurang dari sisi promosi, kalah dengan Bank Jatim dan Bank DKI.
” Makanya saya bilang ke BJB, ini harus aktif promosi sebagai bank daerah yang digital, bahkan ini sebagai visi gubernur” tuturnya.
Ameriza melihat, dalam pemerintahan provinsi ada yang namanya tim pemulihat ekonomi daerah, salah satu pilarnya itu pemulihat ekonomi ini akan di dorong oleh pengembangan ekonomi digital.
” Ekonomi digital itu banyak pak, mulai dari sisi produksi, pemasaran, pembiayaan, namun terkait dengan bidang tugas BI itu adalah mendorong digitalisasi pembayaran, baik di sektor pemerintahan seperti yang bapak bilang tadi, pajak daerah dan retribusi, kami juga mengharapkan Pemkab mendorong masyarakatnya dengan mengatur regulasi” pungkasnya.
